Deretan Warga Sipil Tewas Dibunuh Aparat, Prabowo Pilih Beri Penghargaan ke Polisi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pada Senin (1/9) petang, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memberikan penghargaan kepada polisi yang disebutnya mengalami cedera saat mengamankan gelombang demonstrasi beberapa hari terakhir.

Prabowo mendatangi Rumah Sakit Polri di Jakarta bersama sejumlah pejabat tinggi kepolisian, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di rumah sakit itu, menurutnya, terdapat 40 polisi yang tengah dirawat.

"Saya sudah tengok 13 orang. Ada yang cedera berat, kepalanya sampai harus operasi tempurung, diganti sama titanium," kata Prabowo kepada awak media. Ia juga mengklaim ada polisi yang tangannya putus dan bahkan ginjalnya diinjak-injak.

Merujuk kondisi itu, Prabowo menyatakan para polisi tersebut layak memperoleh penghargaan dan kenaikan pangkat luar biasa. "Mereka membela negara, membela rakyat menghadapi anasir-anasir," ucapnya.

Namun, pernyataan Prabowo bertolak belakang dengan temuan berbagai lembaga masyarakat sipil yang justru menyoroti jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Koalisi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, dan belasan organisasi lainnya menilai aparat kepolisian kembali menunjukkan pola brutalitas yang berulang.

"Brutalitas yang berulang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum, menormalisasi kekerasan sebagai respons terhadap aksi sipil, serta menjadi bentuk pembungkaman ruang demokrasi," demikian bunyi pernyataan tertulis mereka.

Hingga 1 September, setidaknya tujuh orang dilaporkan tewas dalam rentetan aksi unjuk rasa. Korban itu termasuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, serta empat orang di Makassar: Sarina Wati, Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, dan Muhammad Akbar Basri.

Dua orang lainnya, Rheza Sendy Pratama di Yogyakarta dan Sumari, seorang penarik becak di Solo, juga meninggal di tengah bentrokan aparat dengan massa. Sementara di Manokwari, Papua Barat, seorang warga sipil bernama Septinus Sesa dilaporkan tewas usai mengikuti aksi yang berakhir ricuh.

Kematian para warga sipil ini memicu kecaman luas, termasuk dari Lokataru Foundation-lembaga advokasi hukum dan HAM yang menyoroti praktik kekerasan negara. Mereka menilai sikap pemerintah yang mengutamakan penghargaan pada aparat, alih-alih mengusut hilangnya nyawa warga, semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.