Pro dan Kontra Wacana Prabowo Ingin Bahasa Prancis Dipelajari di Sekolah

JAKARTA, GENVOICE.ID - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah Indonesia memunculkan perdebatan di kalangan pemerhati pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah membuka peluang global bagi pelajar Indonesia, namun di sisi lain juga menuai kritik karena dianggap belum sesuai dengan kondisi pendidikan nasional saat ini.

Wacana itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Istana Élysée, Paris, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyebut dirinya telah menginstruksikan agar bahasa Prancis dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.

Menurut Prabowo, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan dunia di masa depan. Bahasa asing dinilai semakin penting untuk memperluas daya saing generasi muda Indonesia di tingkat internasional.

Namun, pernyataan itu langsung memicu tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menjadi salah satu yang paling keras mengkritik gagasan tersebut.

Ubaid menilai kebijakan itu belum menjawab persoalan mendasar pendidikan di Indonesia. Ia menyoroti hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang selama ini menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata.

Menurutnya, masih banyak anak Indonesia yang kesulitan memahami bacaan dasar dalam bahasa Indonesia. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi penerapan bahasa Prancis secara luas di sekolah ketika persoalan literasi dasar dinilai belum terselesaikan.

Selain kemampuan siswa, Ubaid juga menyinggung persoalan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Ia mengatakan banyak sekolah di Indonesia hingga kini masih mengalami kekurangan guru kelas maupun tenaga pengajar mata pelajaran inti seperti matematika dan sains.

JPPI menilai rencana tersebut berpotensi membebani sekolah jika tidak dibarengi kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar yang memadai. Kritik itu kemudian ramai dibahas di media sosial, dengan sebagian masyarakat mempertanyakan apakah bahasa Prancis memang menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional saat ini.

Meski begitu, ada pula pihak yang melihat wacana tersebut dari sisi berbeda. Sebagian menilai penguasaan bahasa asing tambahan dapat membuka akses pendidikan, budaya, hingga peluang kerja internasional yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia. Selama ini, bahasa Prancis dikenal sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan di berbagai organisasi global dan negara-negara di dunia.

Perdebatan soal bahasa Prancis ini pun menambah daftar diskusi publik terkait arah kebijakan pendidikan Indonesia di masa pemerintahan Prabowo. Hingga kini, belum ada penjelasan detail mengenai bagaimana rencana tersebut akan diterapkan di sekolah, termasuk apakah nantinya akan menjadi mata pelajaran wajib atau hanya program tambahan tertentu.

Kementerian Pendidikan juga belum mengumumkan skema resmi terkait kurikulum, pelatihan guru, maupun tahapan implementasi apabila kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara nasional.