Aksi Unjuk Rasa di Kaltim Memanas, Apa Saja Tuntutannya?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gelombang aksi demonstrasi mewarnai Kalimantan Timur saat Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan pada 21 April 2026. Aksi yang dipusatkan di gedung DPRD Kalimantan Timur hingga kantor gubernur itu menjadi sorotan karena tuntutan yang disuarakan serta dinamika di lapangan.

Sejak pagi hari, massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat mulai memadati kawasan DPRD Kaltim. Dalam aksinya, sejumlah peserta demonstrasi sempat memanjat papan reklame besar dan menurunkan baliho yang menampilkan foto pimpinan serta anggota DPRD.

Sebagai pengganti, mereka memasang spanduk berisi tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut. Tiga poin utama disuarakan, yakni mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendorong DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Aksi tidak berhenti di satu titik. Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPRD, massa melanjutkan pergerakan dengan long march menuju kantor gubernur. Langkah ini dilakukan untuk menagih respons langsung dari pihak eksekutif terkait tuntutan yang diajukan.

Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya menyampaikan pernyataan melalui unggahan video di media sosial. Ia mengapresiasi jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib serta mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk aparat keamanan.

Dalam pernyataannya, Rudy juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan mahasiswa sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Ia menilai kontrol sosial dari publik menjadi bagian penting dalam mendorong evaluasi serta perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan generasi muda dan masyarakat luas memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan Kalimantan Timur ke depan. Ia pun menyebut bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi masukan yang bernilai bagi pemerintah.

Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi kebijakan daerah, sekaligus menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.