Pemerintah Harus Gaspol Tindak Tegas Importir Nakal Bikin Rugi Negara

JAKARTA, GENVOICE.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Soedison Tandra negasin kalau aparat penegak hukum harus menindak tegas importir nakal yang seenaknya nyimpangin aturan. Selain bikin negara rugi besar, industri lokal juga kena imbasnya.

 

Ini disampaikan Soedison seiring dengan adanya sinyalir dugaan keterlibatan aparat bea cukai yang membantu para pelaku impor menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

 

"Kami meminta kepolisian dan kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Kami juga mensinyalir adanya keterlibatan oknum aparat, khususnya di bidang bea cukai," tegas Soedison dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (21/2).

 

Dia jelasin, ada dua jenis importir di Indonesia: API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yang cuma boleh impor bahan baku buat produksi, bukan buat dijual. Lalu ada API-U (Angka Pengenal Impor Umum) yang nggak boleh langsung masukin barang jadi ke pasar.

 

Dalam praktiknya, ada dua modus utama yang dilakukan para importir nakal. Pertama, importir API-P justru memasukkan bahan jadi bukan bahan baku, sedangkan modus kedua adalah pengurangan pelaporan volume impor.

 

"Misalnya mereka impor 100 unit, tetapi yang dilaporkan hanya 20 unit. Hal ini berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri," lanjutnya.

 

Dampaknya nggak main-main, industri tekstil lokal bisa gulung tikar, lapangan kerja berkurang, pengangguran naik.

 

"Ini merusak industri lokal, menghambat lapangan pekerjaan, bahkan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran," ujar Soedison, dikutip dari Antara.

 

Karena makin parah, DPR RI langsung gercep bikin Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Barang Impor dan Narkotika buat nindaklanjutin kasus ini.

 

"Dalam waktu dekat Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika akan melakukan sidak mengenai dugaan kasus tersebut," tegasnya.

 

Merespons kasus ini, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi minta pemerintah serius buat menindak tegas para oknum aparat yang diduga terlibat dalam kasus yang merugikan negara..

 

Dugaan itu jelas Badiul memang memerlukan pembuktian agar tidak sekedar menjadi retorika politik tanpa ada dampak nyata pada perbaikan sistem.

 

"Jika perlu, dilakukan investigasi melalui fungsi pengawasan karena kasus penyimpangan impor sangat merugikan negara," tegasnya.

 

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, kerugian negara dari impor tekstil ilegal tahun 2024 aja udah tembus Rp6,2 triliun! Pajak yang hilang Rp1,4 triliun, sementara bea cukai Rp4,8 triliun.

 

Karena itu, pemerintah harus bebenah, aturan impor perlu diperketat biar nggak ada celah buat nakal-nakalan.

 

"DPR bisa terus melakukan pengawasan jika diperlukan melakukan revisi regulasi yang memungkinkan penyimpangan, dengan membentuk tim investigasi atau pembentukan pansus untuk mengawasi kinerja impor," lanjutnya.

 

Hukum juga nggak boleh tinggal diam, penyelidikan harus jalan terus buat bongkar keterlibatan oknum aparat. Selain itu, pengawasan berbasis digital juga perlu diperkuat biar sistem makin transparan.

 

Sedangkan, Kemenetrian keuangan (Kemenkeu) katanya bisa mendorong audit independen terhadap bea cukai untuk menguji siatem transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat juga diharapkan melakukan pengawasan dan berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mencegah penyelewengan impor yang merugikan negara.