Danantara Harus Diawasi Secara Ketat Biar Nggak Jadi Skandal Megakorupsi BLBI Jilid 2

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah bakal launching Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara alias Danantara pekan depan yang nantinya ngelola tujuh aset BUMN besar senilai 14.715 triliun rupiah. Danantara ini diharapin bisa jadi senjata buat ngeboost ekonomi nasional kayak Temasek Holdings di Singapura.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho respons soal peluncuran Danantara. Dia ngingetin pentingnya pengawasan ketat buat Danantara. Soalnya, kalau sampai kebobolan, bisa-bisa kita ngalamin dejavu skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Obligasi Rekapitalisasi waktu krisis 1998 atau dua dekade lalu.

Emang sih, kehadiran Danantara ini bikin harapan baru buat ngelola aset negara, tapi trauma BLBI dulu tuh nyata banget. Makanya, pengawasan ketat harus jadi prioritas Utama.

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi," kata Hardjuno.

Buat yang belum lahir atau lupa-lupa ingat, waktu BLBI, Bank Indonesia nyuntikin dana segar 144,5 triliun rupiah buat nyelametin bank-bank yang kena krisis. Pemerintah waktu itu nggak punya duit cash, jadi nerbitin obligasi rekap, dan tiap tahun mesti bayar bunga 10% ke bank yang megang obligasi itu. Sampai saat ini, kewajiban Pemerintah ke pemegang bond rekap itu terus berlaku sehingga setiap tahun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Parahnya, banyak penerima BLBI yang kabur dari tanggung jawab alias ngemplang utang. Di sisi lain, obligor yang udah tajir melintir tetep enak-enakan nerima pembayaran dari APBN, padahal bank dan usaha mereka udah untung berpuluh-puluh triliun rupiah.

Sikap bandel dari debitor BLBI dan obligor itu karena mereka merupakan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.

"Skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan BPI tersebut. Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia memang bisa maju karena pengelolaan asetnya dilakukan secara transparan dan independen oleh profesional yang berintegritas, sehingga dapat mendorong ekonomi nasional mereka," ujar Hardjuno.

Tapi, nggak semua negara seberuntung itu. Contohnya Malaysia yang kena skandal 1MDB gara-gara tata kelola yang berantakan plus intervensi politik. Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting, seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik.

"Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi," pungkasnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko bilang kalau transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas utama dalam pembentukan Danantara. Ia sepakat bahwa risiko penyalahgunaan aset negara, seperti yang terjadi di kasus-kasus sebelumnya, harus diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat.

"Pembentukan Danantara adalah langkah besar bagi Indonesia, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, potensi risiko seperti kasus BLBI dan Obligasi Rekap bisa menjadi kenyataan," kata Aditya.

Dia nge-highlight pentingnya audit independen dan keterbukaan informasi buat membangun kepercayaan publik dan investor.

"Kita harus memastikan bahwa pengelolaan Danantara tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian nasional," tutup Aditya.