Penegakan Hukum RI Harus Kuat Kalau Mau Investor Masuk

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kalau pengin ekonomi Indonesia ngebut, ya nggak cukup cuma ngandelin belanja dalam negeri doang. Indonesia juga butuh pertumbuhan yang bagus, yang bisa nyerap banyak tenaga kerja, naikin gaji, dan bikin dompet rakyat makin tebel. Kuncinya entu investasi dan eskpor, bukan terus bertumpu sama konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Doktor Ekonomi dari Universitas Tanjung Pura (Untan) Pontianak, Sabinus Beni mengatakan, biar investor asing mau mampir, syarat utama tuh penegakan hukum yang kuat. Tanpa aturan yang jelas dan tegas, susah banget buat Indonesia bersaing sama negara lain. Investor kan maunya yang pasti-pasti aja, bukan yang abu-abu.

Begitu juga banyak pengusaha Indonesia lebih memilih menanamkan modalnya di Singapura ketimbang di Indonesia.

"Chandra Asri misalnya mengakuisisi kilang Shell sekitar 500 juta dollar AS.Kemudian Salim Group membangun pembangkit listrik hidrogen senilai 720 juta dollar AS," ujar Sabinus.

Sementara itu, pemerintah Indonesia malah kekurangan anggaran buat belanja dan investasi modal. Bahkan buat program makan gratis aja masih bingung nyari duitnya.

"Hal itu karena negara terus-menerus harus mencicil utang. Utang yang jatuh tempo sekarang, bahkan tidak bisa ditutup dengan anggaran yang ada, sehingga harus berutang lagi," tambah Sabinus.

Masalahnya, korupsi di Indonesia udah di level kronis. Kalau nggak segera diatasi, kita bakal terus terjebak di siklus utang yang bikin ekonomi jalan di tempat. Ditambah lagi, ekonomi kita masih ketergantungan sama konsumsi domestik, bukannya dorong sektor produktif yang berkelanjutan.

"Kita sering membesar-besarkan angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) hanya agar rasio utang terhadap GDP terlihat baik dan demi mendapatkan utang baru. Ini sangat ironis dan menyedihkan," kata Sabinus.

Sebenernya, pertumbuhan ekonomi yang bener itu datang dari swasembada pangan dan industri yang kuat, bukan dari impor. Amerika aja bikin tarif 25 persen buat baja dan aluminium impor, biar industri dalam negeri mereka makin kuat. Jepang juga gitu, mereka lebih milih ningkatin daya saing ketimbang gampangin impor.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Islam dan Politik (PSID) Jakarta, Nazar el Mahfudzi bilang kalau Indonesia mau jadi pemain besar di perdagangan dunia, kita harus siap lawan persaingan yang nggak adil.

Selain melindungi pasar domestik mereka dari serbuan barang-barang impor, mereka juga berani mensubsidi industri ekspornya. Tiongkok malah mensubsidi industri otomotifnya yang diekspor seperti ke Indonesia sehingga harga jualnya murah. Kalau penetrasi pasarnya sudah kuat dan bisa diterima konsumen dan saingan semakin berkurang, bahkan mati, baru mereka menaikkan harga jual karena sudah menguasai pasar. Begitu juga dengan pangan yang mereka ekspor diberi subsidi hingga 30 persen.

Sementara itu, Indonesia malah ngebebanin produk lokal dengan pajak siluman yang bikin biaya produksi tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri kena double kill: susah bersaing sama barang impor dan biaya produksi mahal.

"Indonesia jangan melindungi pasar dalam negerinya, tetapi juga membebani dengan kebijakan pajak siluman yang memberatkan, sehingga produk nasional kena pukulan dua kali karena produksi dalam negeri biaya ekonominya tinggi," tambah Nazar.

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kuncinya adalah melindungi industri dan pangan dalam negeri dengan mengenakan tarif ke barang impor. Jangan seperti sekarang bukan dilindungi tetapi malah dibuat susah. Makanya BUMN saja sulit bersaing, apalagi swasta.

Untuk keluar dari situasi tersebut, Nazar menekankan pentingnya kebijakan proteksi industri dan reformasi struktural. Australia saja sudah mau mengirim listruk tenaga Matahari ke Singapura, pasti nanti akan menyasar pasar Indonesia juga. "Kalau kita terlena, masak RI juga nanti mengimpor listrik Matahari dari Australia," katanya.

Menurut Nazar, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika pemerintah mulai melakukan reformasi serius dalam sektor ekonomi, industri, dan kebijakan fiskal, termasuk berani melakukan moratorium utang dan fokus ke teknologi.

Elon Musk saja bahkan mengatakan bahwa negara sekelas Amerika Serikat (AS) sekalipun bisa bangkrut jika tidak efisien dalam pengelolaan anggarannya.

"Saat ini, utang jatuh tempo terus dibayar dengan utang baru. Satu-satunya cara untuk memberi ruang bernapas bagi perekonomian adalah dengan melakukan moratorium pembayaran bunga utang," tegasnya.

Peradaban Baru

Terlepas dari semua masalah ekonomi tersebut, dunia terus bergerak memasuki era transisi peradaban berbasis teknologi cerdas. Jika Indonesia tidak segera mengejar ketertinggalan, maka hanya akan menjadi pengguna teknologi tanpa memiliki kapasitas untuk menciptakan sendiri.

"Kita harus segera membenahi akar masalah: utang berlebihan, ketergantungan impor, dan ekspor yang hanya berbasis komoditas. Kalau kita tidak segera berbenah, kita akan selamanya tertinggal," kata Nazar.

Pemerintahan Prabowo-Gibran pun jelas Nazar sangat diharapkan karena memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan nyata di Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan sektor STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari negara maju.

"Kita harus segera bergerak dari sekadar menjadi pengguna teknologi menjadi pencipta. Akar masalahnya adalah korupsi yang menggerogoti perekonomian kita. Jika ini tidak dibereskan, kita akan terus tertinggal. Tapi ini bukan hal yang mustahil, buktinya Tiongkok bisa mendekati negara maju dengan kebijakan yang tepat," pungkasnya.

Indonesia berada pada titik kritis dalam kebijakan ekonominya. Jika ingin menarik investor dan memperbaiki kondisi perekonomian, pemerintah harus segera memperkuat kepastian hukum, mengurangi ketergantungan pada utang, melindungi industri dalam negeri, dan berinvestasi dalam teknologi.

"Hal utama yang harus dilakukan adalah memberi makan dulu pada rakyat, baru membangun industri yang kompetitif," pungkasnya.