Sjafrie dan Pimpinan DPR Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Apa Hasilnya?
Sjafrie menilai regulasi yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade itu perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan strategis pertahanan Indonesia. Menurutnya, revisi diperlukan karena sejumlah konsep pertahanan belum terakomodasi secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku.
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum mengadakan satu penyempurnaan, sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," kata Sjafrie seusai pertemuan.
Salah satu poin utama yang ingin dimasukkan dalam revisi adalah konsep strategi pertahanan defensif aktif. Strategi ini menitikberatkan pada perlindungan wilayah teritorial dan kepentingan nasional tanpa bertujuan melakukan serangan terhadap negara lain.
Sjafrie menjelaskan bahwa konsep tersebut belum diatur secara tegas dalam UU Pertahanan Negara saat ini. Karena itu, Kementerian Pertahanan ingin memasukkannya sebagai salah satu substansi dalam penyempurnaan regulasi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut pertemuan tersebut merupakan diskusi awal untuk merumuskan arah baru kebijakan pertahanan negara agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi terkini.
"Ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa terkini. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," ujar Utut.
Utut menambahkan, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan membentuk tim ahli masing-masing untuk membahas materi revisi undang-undang tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia.
Sjafrie berharap pembahasan materi revisi UU Pertahanan Negara dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses revisi undang-undang tersebut diharapkan bisa dimulai pada 2027.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!