Usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk Wapres Gibran Bergulir, Ini Aturan dan Mekanismenya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai bergulir. Hingga Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR disebut telah menandatangani dokumen pengajuan hak tersebut.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun persoalan tertentu yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan mengenai hak ini tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat?

Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat diartikan sebagai hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas tiga hal. Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun dunia internasional.

Kedua, hak tersebut dapat digunakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Ketiga, DPR dapat menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela.

Hak ini juga dapat digunakan apabila terdapat dugaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya. Dengan demikian, Hak Menyatakan Pendapat merupakan mekanisme kelembagaan DPR untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan tersebut.

Minimal 25 Anggota DPR untuk Mengusulkan

Ketentuan teknis pengajuan Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 191, usulan hak tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.

Pengajuan juga wajib disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengusulan. Jika berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, dokumen tersebut harus dilengkapi materi dan bukti yang sah.

Syarat Kuorum dan Persetujuan Rapat Paripurna

Usulan yang telah memenuhi jumlah minimal pengusul tidak otomatis menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR. Berdasarkan Pasal 191 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, usulan harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.

Rapat tersebut harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Keputusan juga harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir agar usulan resmi menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPR.

Bagaimana Tahapan Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat?

Proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak berhenti setelah dokumen diserahkan kepada pimpinan DPR. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui hingga DPR mengambil keputusan atas materi yang diajukan.

Berikut alur pengajuannya berdasarkan ketentuan tata tertib DPR:

1. Diumumkan dalam rapat paripurna

Pimpinan DPR mengumumkan usulan Hak Menyatakan Pendapat dalam rapat paripurna. Dokumen pengajuan kemudian dibagikan kepada seluruh anggota DPR.

2. Dibahas Badan Musyawarah (Bamus)

Bamus membahas usulan tersebut dan menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan. Pengusul juga dapat diberi kesempatan menjelaskan alasan pengajuan secara singkat.

3. Diputuskan dalam rapat paripurna

DPR menggelar rapat paripurna untuk menentukan apakah usulan diterima atau ditolak. Persetujuan harus memenuhi ketentuan kuorum dan jumlah suara sebagaimana diatur dalam tata tertib.

4. Pembentukan panitia khusus (Pansus)

Jika usulan disetujui, DPR membentuk Pansus yang keanggotaannya berasal dari seluruh unsur fraksi. Pansus bertugas membahas dan mendalami materi yang menjadi dasar pengajuan.

5. Pansus melakukan pembahasan

Pansus dapat menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat dengar pendapat umum. Presiden juga dapat menugaskan menteri atau pejabat terkait untuk memberikan penjelasan dan mewakilinya dalam pembahasan.

6. Pansus menyampaikan laporan

Setelah menjalankan tugasnya, Pansus menyampaikan laporan kepada rapat paripurna DPR. Dalam ketentuan yang menjadi rujukan, laporan tersebut disampaikan paling lama 60 hari sejak Pansus dibentuk.

7. DPR mengambil keputusan akhir

Rapat paripurna membahas laporan Pansus dan mengambil keputusan terhadap materi Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan hak oleh sejumlah anggota DPR belum otomatis menjadi keputusan resmi lembaga. Usulan harus melalui pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

50 Anggota DPR Disebut Telah Menandatangani Usulan

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah memberikan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut jumlah penanda tangan telah mencapai sekitar 50 orang.

"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat dimintai konfirmasi pada Selasa (10/11/2026).

Mardani juga memastikan dokumen pengajuan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR. Ia sendiri termasuk salah satu anggota yang menandatangani usulan tersebut.

"Surat sudah disampaikan ke pimpinan," ucap dia.

Menurut Mardani, para anggota DPR yang ikut menandatangani usulan berasal dari berbagai fraksi. Ia menyebut dukungan tersebut datang dari mayoritas fraksi di parlemen.

Mardani sebelumnya juga membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam dokumen tersebut.

Meski jumlah penanda tangan disebut telah mencapai sekitar 50 orang, usulan tersebut tetap harus melewati tahapan sesuai tata tertib DPR. Dengan demikian, pengajuan yang telah disampaikan kepada pimpinan DPR belum dapat disamakan dengan keputusan resmi DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.

Catatan regulasi: Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib tercatat telah diubah melalui Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025. Karena itu, penerapan prosedur untuk pengajuan saat ini perlu merujuk pada ketentuan yang telah diperbarui.