Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: 75 Persen Warga Stres, 76 Persen Setuju MBG Dihentikan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sebanyak 75 persen warga mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan tersebut tercantum dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.

Direktur CELIOS sekaligus Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira, mengatakan pertanyaan mengenai kondisi stres masyarakat dimasukkan dalam survei setelah mendapat banyak permintaan dari publik. Menurutnya, masyarakat ingin menyampaikan secara langsung bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kondisi mereka.

"Banyak yang meminta agar pertanyaan ini dimasukkan ke dalam kuesioner, yaitu bagaimana perasaan masyarakat umum," kata Bhima dalam keterangan pers yang diterima Senin (12/10/2026).

Survei tersebut juga menemukan bahwa 67 persen responden menyebut perilaku Presiden Prabowo sebagai salah satu sumber stres mereka. Temuan itu menjadi bagian dari penilaian masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang turut mencakup kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga kepemimpinan nasional.

Mayoritas Ingin Pemimpin yang Mau Mendengarkan Rakyat

Dalam survei yang sama, responden juga diminta menyebutkan kriteria pemimpin Indonesia yang mereka inginkan pada 2029. Sebanyak 80 persen responden memilih pemimpin yang mau mendengarkan rakyat sebagai kriteria utama.

Pilihan tersebut berada di atas komitmen memberantas korupsi yang dipilih 71 persen responden dan pemimpin independen yang bukan kader partai politik sebesar 38 persen. Sementara itu, latar belakang militer hanya dipilih 8 persen responden dan kader partai politik sebesar 6 persen.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang dalam acara tersebut diposisikan sebagai "wali murid" penerima rapor menyebut angka 80 persen sebagai salah satu temuan paling penting. Menurutnya, keinginan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni memiliki pemimpin yang bersedia mendengarkan suara rakyat.

"Sederhana sekali permintaan rakyat sebenarnya, pemimpin yang mau mendengarkan rakyat. Dan inilah yang gagal," ujar Bivitri.

Bivitri kemudian menggunakan istilah rapor sekolah untuk menggambarkan hasil evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut kegagalan mendengarkan rakyat menjadi salah satu persoalan utama yang tercermin dalam hasil survei tersebut.

"Ternyata penyebab sebenarnya Prabowo-Gibran ini gagal naik kelas adalah karena dia tidak mau mendengarkan rakyat," tuturnya.

Nilai Prabowo dan Gibran Tidak Tembus Angka 5

Dalam rapor tersebut, para ahli memberikan nilai rata-rata 2,8 dari 10 untuk Prabowo, sedangkan masyarakat umum memberikan nilai 4,6. Gibran memperoleh nilai 2,2 dari kelompok ahli dan 4,9 dari masyarakat umum.

Sementara itu, Kabinet Merah Putih secara keseluruhan mendapat nilai 2,9 dari para ahli dan 4,7 dari masyarakat umum. Untuk penilaian terhadap Prabowo di kalangan masyarakat, nilai 1 justru menjadi pilihan terbanyak dengan persentase 23 persen.

Sebanyak 48 persen responden masyarakat memberikan nilai antara 1 dan 4 kepada Prabowo. Bhima kemudian menggunakan perumpamaan sekolah untuk menggambarkan hasil penilaian tersebut.

"Kalau ini sekolah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, kira-kira lulus tidak ujian kepemimpinannya," kata Bhima.

Dari kalangan ahli, sebanyak 71 persen menilai kapasitas Prabowo dalam mengambil keputusan strategis tidak memadai. Sebanyak 22 persen lainnya menilai kapasitas tersebut kurang memadai.

Kekhawatiran juga muncul terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden. Sebanyak 93 persen ahli mengaku khawatir dengan dua aspek tersebut, sementara di kalangan masyarakat 61 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang mendukung untuk memimpin.

Tekanan Ekonomi Jadi Salah Satu Sumber Stres

Tekanan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kondisi stres masyarakat. Sebanyak 53 persen responden mengatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya, sedangkan hanya 16 persen yang merasa kondisi ekonominya membaik.

Sebanyak 82 persen responden juga menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Sementara itu, 62 persen responden memberikan penilaian buruk terhadap upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja.

Ketika diminta menyebut tiga persoalan yang paling mendesak, harga kebutuhan pokok menjadi masalah yang paling banyak dipilih dengan angka 78 persen. Berikutnya, lapangan kerja dan perlindungan pekerja dipilih 58 persen responden, sedangkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi mencapai 35 persen.

Bhima menilai rendahnya angka inflasi pada masa pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya menggambarkan tekanan yang dirasakan masyarakat. Ia menyebut masih adanya persoalan harga dan ketersediaan sejumlah kebutuhan menjadi indikasi tekanan terhadap daya beli.

"Inflasi seolah rendah, tetapi tekanan pada dompet masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Ini bukan hanya persepsi atau opini, data menunjukkan hal yang sama," ujarnya.

Program MBG dan Koperasi Desa Ikut Dievaluasi

Dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), juga mendapat penilaian negatif dalam survei tersebut. Sebanyak 50 persen ahli meminta program MBG dihentikan sepenuhnya, sementara 37 persen lainnya meminta penghentian sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh.

Di kalangan masyarakat umum, sebanyak 76 persen responden menyatakan setuju agar program MBG dihentikan. Untuk KDMP, sebanyak 91 persen ahli tidak setuju bahwa program tersebut telah dirancang dan dijalankan dengan memadai, sedangkan 66 persen masyarakat juga menyatakan ketidaksetujuannya.

Survei tersebut turut mencatat 92 persen ahli mengaku khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah. Sebanyak 96 persen ahli menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak efektif, sementara 80 persen melihat adanya peningkatan keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Di sisi masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum hanya berada pada angka 4,7 dari 10. Selain itu, 36 persen responden menilai kebebasan sipil belum terlindungi.

Survei Libatkan Lebih dari 1.000 Responden

Survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di berbagai provinsi. Responden dijaring melalui Meta Ads menggunakan metode non-probability sampling, kemudian hasilnya diberikan pembobotan agar komposisinya mendekati karakteristik penduduk Indonesia.

Sementara itu, survei ahli melibatkan 129 responden dari berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, antropologi, gender, lingkungan, dan kesehatan. Para responden ahli dijaring menggunakan metode snowball sampling.

Seluruh data dikumpulkan dalam periode 15 September hingga 9 Oktober 2026. Peneliti CELIOS sekaligus Menteri Pertanian dan Ketahanan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, mengatakan kuesioner telah melalui uji validitas dan reliabilitas.

"Kami memang bukan lembaga survei, kami lembaga penelitian. Tapi kami memastikan setiap yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan, meskipun dalam riset apa pun tidak ada yang sempurna dan selalu ada limitasi," kata Isnawati.

CELIOS menyatakan penelitian tersebut tidak mendapatkan pendanaan dari pemerintah, perusahaan, maupun donor. Hasil survei ini pun menjadi salah satu gambaran mengenai persepsi masyarakat dan kelompok ahli terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun masa pemerintahan.