Mahasiswa Demo Serentak di Sejumlah Kota, Prabowo-Gibran Dituntut Benahi 5 Masalah

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota lain pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi ekonomi, hingga persoalan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani. Sementara itu, puluhan mahasiswa lainnya menyampaikan aspirasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan membawa spanduk bertuliskan "Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran".

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Demo 20 Oktober

Dalam aksi di Jakarta, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan tersebut mencakup penanganan krisis lingkungan, perbaikan ekonomi, perlindungan kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Berikut lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah memulihkan ekosistem yang terdampak, menjamin kesehatan warga, serta mengadili pihak korporasi yang bertanggung jawab dan mencabut izin usaha yang berkaitan dengan krisis tersebut.

2. Memperbaiki tata kelola ekonomi. Pemerintah diminta membenahi kebijakan ekonomi yang berdampak terhadap pasar dan kehidupan masyarakat, sekaligus memulihkan kepercayaan pasar.

3. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Mahasiswa meminta pemerintah memulihkan HAM dan demokrasi serta menghentikan penyempitan ruang sipil, militerisasi di ranah sipil, dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

4. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

   Baca Juga:

   BMKG Ungkap El Nino Jadi Pemicu Karhutla dan Kabut Asap di Kalimantan

5. Memperbaiki layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Mahasiswa mendesak penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih merata.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Yatalathof Imawan, mengatakan demonstrasi sengaja digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai aksi tersebut menjadi salah satu cara mahasiswa menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi yang mereka hadapi.

"Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan," kata Athof.

Mahasiswa Keluhkan Harga Kebutuhan Hidup

Selain persoalan lingkungan dan demokrasi, tingginya biaya hidup menjadi salah satu keluhan yang disampaikan peserta aksi. Nazhira, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan kenaikan harga barang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari selama dua tahun terakhir.

"Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," katanya.

Nazhira juga membandingkan daya beli uang jajan yang dimilikinya ketika masih duduk di kelas 11 SMA dengan kondisi sekarang. Menurut dia, uang Rp100.000 yang dahulu cukup untuk jalan-jalan, menonton bioskop, serta membeli makanan dan minuman, kini terasa jauh lebih terbatas.

"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," katanya.

Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, mahasiswa turut mengangkat persoalan karhutla yang dinilai belum tertangani secara memadai. Muamar, salah satu koordinator aksi, mengatakan kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak di Kalimantan yang harus menghadapi kabut asap.

"Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah. Kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," katanya.

Aksi Mahasiswa Juga Digelar di Yogyakarta

Demonstrasi pada 20 Oktober 2026 tidak hanya berlangsung di Jakarta. Sejumlah kelompok mahasiswa di Yogyakarta juga merencanakan aksi untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Kelompok yang disebut akan terlibat antara lain Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional (FMN). Aksi direncanakan berlangsung di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro hingga kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

FMN Yogyakarta merencanakan aksi jalan kaki atau long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kawasan Titik Nol Kilometer. Mereka membawa empat tuntutan utama, yakni mempersoalkan harga kebutuhan pokok dan BBM, penanganan karhutla, evaluasi program pemerintah, serta penghentian keterlibatan militer di ranah sipil.

"Menuju dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, apa yang kita dapatkan? Bukan kesejahteraan, tetapi harga-harga yang mencekik, kabut asap yang membunuh, program gagal yang menghamburkan uang rakyat, dan militer yang semakin masuk ke ruang-ruang sipil!" demikian pernyataan resmi FMN Yogyakarta, Senin (19/10).

Pesepeda Bandung Bergerak Menuju Istana

Di Bandung, sejumlah pesepeda menggelar aksi bertajuk "Mengayuh ke Istana" untuk menyampaikan tuntutan terkait penanganan karhutla. Mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk berorasi dan menyatakan sikap sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

Sebanyak empat pesepeda berencana mengayuh sepeda hingga ibu kota, sedangkan peserta lainnya mengiringi perjalanan sampai perbatasan Kota Bandung dan Cimahi. Dalam perjalanan, rombongan tersebut direncanakan beristirahat dan bergabung dengan pesepeda lain di Purwakarta, Karawang, serta Bekasi sebelum tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10).

Koordinator Lapangan aksi Mengayuh ke Istana, Kidung Saujana, mengatakan tuntutan utama mereka adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, kebakaran tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di Sumatera, Pulau Jawa, dan Papua.

Selain itu, mereka mendesak pengusutan kasus kebakaran hingga menemukan pihak yang bertanggung jawab serta pemeriksaan izin usaha para terduga pelaku. Mereka juga meminta perubahan tata cara penetapan status kawasan dan menolak pengalihan fungsi wilayah yang terbakar, terutama kawasan hutan lindung dan konservasi.

Respons Pemerintah atas Tuntutan Demonstran

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI turut memberikan tanggapan terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, mengatakan pemerintah masih mengkaji dampak positif dan negatif penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

"Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain," katanya.

Syahganda menyebut pemerintah telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar aturan dalam penanganan karhutla. Ia juga menyatakan pemerintah berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, layanan kesehatan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan pengurangan ketebalan asap di jalan-jalan.

Terkait tuntutan perbaikan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar, Syahganda mengatakan pemerintah telah mengambil tindakan terhadap pelaku kecurangan di pasar modal. Ia juga menyebut kepolisian berupaya memeriksa persoalan yang berkaitan dengan MSCI agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Mengenai kebebasan berpendapat, Bakom menyatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi pemerintah menilai ada tindakan tertentu yang perlu dibatasi. Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi, Syahganda mengatakan Presiden Prabowo telah mempersilakan KPK memproses siapa pun di lingkungan pemerintahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana korupsi.

Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, ia menyampaikan bahwa pemerintah membangun Sekolah Rakyat di berbagai daerah serta menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis. Berbagai tanggapan tersebut disampaikan pemerintah di tengah demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan kebijakan ekonomi, penanganan krisis lingkungan, perlindungan demokrasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.