Ramai Muncul Istilah 'Geng Solo vs Geng Istana', Siapa Saja Orang di Baliknya? Ini Penjelasannya

Pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo membuat hubungan sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam satu lingkaran kekuasaan ikut menjadi sorotan. Salah satu istilah yang kemudian mencuat adalah 'Geng Solo', yang dikaitkan dengan loyalitas politik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, istilah 'Geng Istana' merujuk pada kelompok yang berada di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo. Kedua istilah tersebut digunakan dalam sejumlah pemberitaan dan spekulasi politik untuk menggambarkan dugaan perbedaan kepentingan di lingkungan kekuasaan.

Mengutip dari Afu.id, Kamis (5/11), sumber dari lingkungan penegak hukum menyebut dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit berkaitan dengan dua motif, yakni loyalitas terhadap Geng Solo dan kekhawatiran kehilangan jabatan serta pengaruh di institusi kepolisian.

Menurut sumber tersebut, Listyo diduga berusaha mempertahankan posisi tawarnya setelah dicopot dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sumber itu juga mengklaim terdapat sejumlah tokoh yang mengetahui keterlibatan jaringan Geng Solo dalam operasi politik pada 2024.

Namun, klaim mengenai motif dan keterlibatan kelompok tersebut masih merupakan keterangan sumber yang dikutip Afu.id dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Listyo Sigit dan Dugaan Jaringan Geng Solo

Nama Listyo Sigit menjadi salah satu tokoh yang dikaitkan dengan Geng Solo. Sumber Afu.id menyebut mantan Kapolri tersebut diduga memiliki loyalitas terhadap kelompok yang disebut memiliki pengaruh dalam pemerintahan sebelumnya.

Sumber yang sama juga mengklaim Listyo berupaya membangun jaringan organisasi masyarakat (ormas) yang terdiri dari kelompok buruh dan mantan narapidana terorisme. Jaringan tersebut diduga dipersiapkan sebagai kekuatan massa apabila terjadi perubahan posisi politik dan jabatan.

Salah satu organisasi yang menjadi sorotan adalah Garda Satya NKRI. Ormas ini beranggotakan mantan anggota dan simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), dengan jumlah yang disebut mencapai 6.500 hingga 8.000 orang.

Garda Satya NKRI dipimpin Para Wijayanto, mantan Amir JI periode 2008-2019. Organisasi tersebut terbentuk setelah deklarasi pembubaran JI pada 30 Juni 2024 sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial mantan anggota kelompok tersebut.

Garda Satya NKRI juga memiliki sejumlah program pemberdayaan ekonomi, mulai dari pelatihan teknisi AC, barista, kreator konten, pemasaran digital, hingga kewirausahaan.

Keterkaitan organisasi tersebut dengan Listyo semakin menjadi perhatian setelah mantan Kapolri itu menghadiri silaturahmi akbar Garda Satya NKRI di Solo pada 30 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Listyo menyebut hubungan Polri dengan organisasi itu sebagai 'persaudaraan saklawase'.

Selain Garda Satya NKRI, Listyo juga pernah menghadiri peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia pada Juli 2026. Dalam acara tersebut, ia sempat berseloroh akan memimpin langsung demonstrasi di jalanan apabila sudah pensiun.

Geng Istana dan Pemerintahan Prabowo

Di sisi lain, istilah Geng Istana muncul untuk menggambarkan lingkaran kekuasaan yang berada di sekitar Presiden Prabowo Subianto. Istilah ini semakin ramai digunakan setelah muncul dugaan ketegangan antara sejumlah tokoh yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan Jokowi dan pemerintahan saat ini.

Pergeseran posisi sejumlah pejabat setelah pergantian pemerintahan turut menjadi latar belakang munculnya spekulasi tersebut. Pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan pemberhentiannya dari jabatan Kepala KSP menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang disorot.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala KSP. Untuk mengisi kekosongan, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSP.

Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi adanya struktur kelompok bernama Geng Solo maupun Geng Istana sebagai organisasi politik tertentu.

Dugaan Konsolidasi Massa dan Pengamanan Sidang

Spekulasi mengenai persaingan kedua kelompok tersebut juga dikaitkan dengan rencana pengerahan massa dalam persidangan kasus ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi pada Kamis (5/11/2026).

Sumber Afu.id mengklaim jaringan organisasi yang disebut memiliki kedekatan dengan Listyo berpotensi dikerahkan untuk melakukan aksi 'show of force' dalam persidangan tersebut. Namun, dugaan pengerahan massa itu belum disertai konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang disebut terlibat.

Di tengah situasi tersebut, TNI meningkatkan pengamanan di sekitar Kompleks Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penguatan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel TNI Angkatan Laut dari berbagai satuan.

Pada tahap pertama, 2 November 2026, sebanyak 2.100 personel dikerahkan dari satuan yang berada di wilayah Jakarta. Selanjutnya, pada tahap kedua dan ketiga, 4 November 2026, sebanyak 5.740 personel dari luar Jakarta disiapkan untuk memperkuat pengamanan.

TNI AL juga menyiagakan 13.140 personel dari Mabesal dan jajaran wilayah Jakarta. Pengamanan tersebut mencakup sejumlah area hingga wilayah penyangga ibu kota.

Sementara itu, Prasetyo Hadi menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo berpotensi mengarah pada tindakan makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Begitu pula dengan narasi persaingan 'Geng Solo vs Geng Istana' yang hingga kini masih menjadi istilah dalam perbincangan politik dan belum dikonfirmasi sebagai pertarungan dua kelompok yang terorganisasi.