Tak Hanya Keselamatan Fisik, Kemenkes Minta Perusahaan Lindungi Mental Pekerja

Beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, hingga perundungan menjadi faktor risiko gangguan kesehatan mental pekerja. Kemenkes meminta perusahaan ikut bertanggung jawab melindungi kesehatan jiwa karyawan.

Tak Hanya Keselamatan Fisik, Kemenkes Minta Perusahaan Lindungi Mental Pekerja
Kemenkes mendorong kesehatan mental masuk sistem K3. - (Dok. Istimewa).

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong agar kesehatan mental menjadi bagian dari sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko psikososial yang dapat memengaruhi keselamatan, produktivitas, hingga kesejahteraan para pekerja.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante Saksono Harbuwono, menilai persoalan kesehatan mental di lingkungan kerja masih sering luput dari perhatian. Pasalnya, tidak sedikit pekerja yang memilih menyimpan sendiri tekanan psikologis yang mereka alami.

Padahal, berbagai kondisi di tempat kerja dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari beban pekerjaan yang berlebihan, durasi kerja terlalu panjang, tindakan perundungan, kekerasan, hingga kurangnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026), Dante menegaskan bahwa kesehatan mental pekerja perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemberi kerja.

"Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja," kata Dante.

Kesehatan Mental Pekerja Perlu Masuk Kebijakan Perusahaan

Menurut Dante, perlindungan kesehatan mental tidak cukup dilakukan dengan meminta karyawan menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan. Perusahaan juga perlu melakukan pembenahan terhadap sistem kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi para pekerjanya.

Dengan demikian, upaya menjaga kesehatan jiwa tidak hanya dibebankan kepada individu. Pemberi kerja juga memiliki peran dalam mengidentifikasi serta mengurangi berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis di tempat kerja.

Risiko psikososial perlu menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kondisi emosional seseorang. Apabila tidak dikelola dengan baik, persoalan tersebut juga dapat memengaruhi keselamatan kerja dan kemampuan pekerja dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Karena itu, Kemenkes mendorong agar perlindungan kesehatan mental diterapkan melalui kebijakan dan praktik nyata dalam sistem manajemen K3. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan karyawan.

Lebih dari 54 Juta Orang Sudah Jalani Skrining Kesehatan Jiwa

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, Kemenkes telah mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, tercatat lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah mengikuti skrining kesehatan mental tersebut.

Program ini juga menyasar kelompok pekerja melalui mekanisme pemeriksaan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing. Bagi pekerja formal, skrining kesehatan jiwa diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala yang diselenggarakan di tempat kerja.

Sementara itu, pekerja informal dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja. Skema tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dari berbagai sektor pekerjaan untuk memperoleh akses pemeriksaan kesehatan mental.

"Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja," jelas Dante.

Kemenkes Perkuat Layanan Bantuan Psikologis

Tidak hanya menyediakan skrining, Kemenkes juga memperluas dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan terkait kondisi psikologis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) serta layanan Healing119.

Layanan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kondisi krisis kesehatan jiwa. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Healing119 melalui nomor 119 ekstensi 8 atau mengakses situs healing119.id.

Keberadaan layanan ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pertolongan bagi masyarakat yang mengalami tekanan psikologis. Dengan dukungan tersebut, diharapkan orang yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh pendampingan awal.

Pakar Tekankan Pentingnya Pengelolaan Risiko Psikososial

Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Robiana Modjo, turut menyoroti pentingnya pengelolaan risiko psikososial di lingkungan kerja. Menurutnya, kesadaran mengenai kesehatan mental harus diwujudkan dalam kebijakan yang benar-benar diterapkan oleh perusahaan.

Ia menilai perlindungan pekerja perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan kerja. Dengan begitu, upaya menjaga kesehatan mental tidak berhenti pada imbauan, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan pekerja.

"Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera," ujar Robiana.

Melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja, Kemenkes berharap perlindungan kesehatan mental semakin melekat dalam budaya kerja di Indonesia. Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang tidak hanya memperhatikan keselamatan fisik, tetapi juga kesehatan psikologis setiap pekerja.

Dengan masuknya kesehatan mental ke dalam sistem K3, perusahaan diharapkan semakin memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan karyawan. Perlindungan pekerja pun tidak lagi hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan kerja, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dalam menjalankan aktivitas profesional.

A

0 Comments

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Kirim
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE