Kasus Dugaan Pelecehan FH UI Ramai Dibahas, Apa Itu Disinhibisi Online?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kasus dugaan pelecehan verbal yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali memicu perhatian publik. Selain menyoroti aspek hukum dan etika, peristiwa ini juga membuka diskusi luas mengenai fenomena disinhibisi online, yaitu perubahan perilaku seseorang saat berinteraksi di ruang digital.

Fenomena ini menggambarkan kondisi ketika individu yang biasanya mampu menjaga sikap dalam interaksi langsung justru menjadi lebih agresif atau tidak terkontrol saat berkomunikasi melalui internet. Dalam konteks kasus ini, percakapan di grup tertutup yang semula dianggap privat justru memicu dampak luas ketika tersebar ke publik.

Disinhibisi online sendiri merujuk pada berkurangnya hambatan sosial dan kontrol diri saat berada di dunia maya. Lingkungan digital memungkinkan seseorang merasa lebih anonim dan jauh dari pengawasan sosial, sehingga lebih berani mengungkapkan emosi atau melakukan tindakan di luar norma.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang memicu fenomena ini. Di antaranya adalah anonimitas, komunikasi yang tidak berlangsung secara langsung atau asinkron, hingga desain platform digital seperti grup tertutup yang memperkuat dinamika kelompok.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat percakapan di ruang digital cenderung lebih emosional dan berpotensi berkembang menjadi perilaku toksik. Disinhibisi online juga memiliki dua sisi berbeda. Di satu sisi, kondisi ini dapat mendorong seseorang untuk lebih terbuka dan jujur. Namun di sisi lain, hal tersebut juga bisa memicu munculnya komentar kasar, pelecehan, hingga ujaran kebencian.

Ia menilai kasus yang terjadi di lingkungan mahasiswa UI menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi digital yang bersifat privat dapat berubah menjadi konflik publik yang berdampak luas.

Lebih lanjut, Imran menyoroti bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi kelompok yang paling rentan. Tingginya intensitas penggunaan media sosial, ditambah dengan karakter yang cenderung impulsif dan kebutuhan akan pengakuan, membuat mereka berpotensi menjadi pelaku sekaligus korban dalam fenomena ini.

Dari sisi regulasi, tindakan pelecehan di ruang digital dapat dikenakan sanksi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meski demikian, batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap korban masih kerap menjadi perdebatan di ruang publik.

Untuk meminimalkan dampak negatif disinhibisi online, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Salah satunya dengan menahan diri sebelum merespons pesan yang memicu emosi, serta memanfaatkan fitur privasi yang tersedia di platform digital.

Bagi korban, penting untuk menyimpan bukti percakapan dan melaporkannya kepada pihak berwenang atau pengelola platform. Sementara itu, lingkungan sekitar diharapkan tidak memperkeruh situasi dengan menyebarluaskan konten yang merugikan korban.

Institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam menangani fenomena ini. Kampus dan komunitas diharapkan dapat menyediakan kebijakan yang tegas, edukasi literasi digital, serta sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang digital bukanlah wilayah tanpa batas. Etika, empati, dan tanggung jawab tetap menjadi hal utama agar interaksi di dunia maya tetap sehat dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain.