Belajar dari Kasus Gibran, Yusril Bakal Cek Satu per Satu Syarat Calon Wapres Baru

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar persoalan terkait persyaratan calon pemimpin tidak kembali muncul pada masa mendatang.

Yusril menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengaku bersedia melakukan pengecekan secara menyeluruh apabila mendapat kepercayaan untuk memeriksa dokumen kandidat yang akan diajukan.

"Kalau saya diberi kepercayaan, saya akan mengecek satu demi satu persyaratan-persyaratan itu supaya tidak terulang lagi kasus yang sekarang terjadi pada Wakil Presiden, Pak Gibran; supaya ke depan, tidak ada lagi masalah-masalah seperti itu," kata Yusril.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Proses penentuan pengganti Gibran kini menjadi perhatian karena harus melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan konstitusi.

Prabowo Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama

Yusril menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, penghitungan waktu tersebut baru dimulai setelah pihak eksekutif menerima surat pemberitahuan dari MPR.

Sebelum tenggat waktu itu berjalan, MPR terlebih dahulu harus menggelar rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa posisi Wakil Presiden mengalami kekosongan. Setelah keputusan tersebut disampaikan kepada pemerintah, Presiden dapat memulai proses pengajuan dua kandidat pengganti.

Menurut Yusril, kewenangan menentukan nama-nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Presiden juga memiliki keleluasaan untuk menentukan proses yang akan ditempuh sebelum mengirimkan dua kandidat kepada MPR.

"Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril.

Meski demikian, Prabowo dapat melakukan konsultasi dengan partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Konsultasi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum Presiden menetapkan dua nama yang akan diajukan.

Yusril Siap Cek Persyaratan Kandidat Pengganti Gibran

Kesiapan Yusril untuk memeriksa dokumen calon Wakil Presiden berkaitan dengan upaya mencegah munculnya persoalan serupa pada masa mendatang. Ia menegaskan pemeriksaan dapat dilakukan satu per satu apabila dirinya mendapat tugas atau kepercayaan untuk menjalankannya.

Pengecekan tersebut menjadi perhatian karena proses pencalonan Wakil Presiden harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan pemeriksaan dokumen secara teliti, diharapkan tidak muncul polemik mengenai kelengkapan maupun keabsahan persyaratan kandidat setelah proses pemilihan berlangsung.

Meski menyatakan siap membantu, Yusril tidak menyebut dirinya akan menentukan siapa sosok yang layak menjadi pengganti Gibran. Penentuan dua nama kandidat tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo sesuai mekanisme yang berlaku.

Posisi Wakil Presiden Bisa Kosong Sementara

Di tengah proses pencarian pengganti Gibran, Yusril menjelaskan jabatan Wakil Presiden tidak harus langsung diisi oleh pejabat sementara. Selama belum ada Wakil Presiden definitif yang dipilih melalui mekanisme konstitusional, Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri.

Menurut Yusril, fungsi utama Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, ketika posisi tersebut kosong, tidak diperlukan penunjukan seseorang untuk mengisi jabatan itu sementara waktu.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena, kalau tidak ada wakil presiden, presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil presiden itu membantu tugas-tugas presiden," ujar Yusril.

Ia juga menjelaskan kondisi tersebut tidak menghalangi Presiden menjalankan tugas kenegaraan, termasuk ketika sedang melakukan perjalanan ke luar negeri. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk sementara tidak berarti pemerintahan harus berhenti berjalan.

Proses penggantian Gibran selanjutnya menunggu keputusan dan pemberitahuan resmi dari MPR kepada pemerintah. Setelah itu, Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diproses sesuai ketentuan konstitusi.