Pendanaan Negara Mesti Lebih Efektif Biar Ekonomi Melesat

JAKARTA, GENVOICE.ID - Asosiasi CEO dan Pemimpin Bisnis Indonesia, Indonesian Business Council (IBC), optimis kalau efisiensi anggaran pemerintah nggak bakal jadi penghalang buat pertumbuhan ekonomi. Malah, mereka yakin target pertumbuhan ekonomi 8% tetap bisa dikejar.

Ketua Dewan Pengawas IBC, Arsjad Rasjid, bilang kalau pemangkasan anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 justru bikin duit negara lebih efektif buat dorong pertumbuhan ekonomi.

"Efisiensi itu kan kalau lebih efisien lebih baik. Ini kan hanya bagaimana menargetkan anggaran supaya mana yang bisa men-drive growth," katanya, Rabu (12/2).

Arsjad juga menekankan, kebijakan efisiensi ini jangan langsung dipandang buruk. Justru, ini kesempatan buat pengusaha dalam negeri buat ekspansi bisnis dan bantu ekonomi nasional tumbuh lebih kencang.

Pemerintah sekarang makin terbuka buat swasta buat masuk ke sektor strategis. Misalnya, infrastruktur, swasembada pangan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dengan Pemerintah memberikan ruang untuk swasta, menurut saya sangat positif," lanjutnya.

Lewat Inpres 1/2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pemangkasan anggaran sampai Rp 306,69 triliun, termasuk pemotongan Rp 256,1 triliun buat belanja kementerian/lembaga.

Tapi, pengamat ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, ngingetin kalau efisiensi anggaran itu ibarat pedang bermata dua. Kalau dikelola dengan baik, bisa bikin pendanaan negara lebih efektif. Tapi kalau asal-asalan, justru bisa bikin ekonomi makin nggak stabil.

"Kalau nggak direncanain dengan matang, malah bisa bikin sektor penting kayak infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan kena dampak negatif," katanya.

Achmad juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus pastiin kalau efisiensi ini tetap mendukung investasi dan konsumsi domestik, supaya target pertumbuhan 8% bisa tetap tercapai tanpa ganggu stabilitas ekonomi.

Profesor Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya, Rosdiana Sijabat, bilang kalau kebijakan ini terobosan penting buat menjaga stabilitas anggaran.

"Ini nunjukin kalau pemerintah berani buat rapihin tata kelola fiskal," ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Salamudin Daeng, bilang kalau efisiensi anggaran bisa jadi solusi buat hindari government budget shutdown. Dia menekankan "jangan boros" harus jadi mindset baru, baik buat pemerintah maupun pelaku ekonomi.

Tapi, dia juga ngasih kritik kalau cara komunikasi pemerintah soal kebijakan ini masih kurang tepat. Pemotongan anggaran sering dipahami pasar sebagai tanda krisis atau resesi, padahal seharusnya lebih ditekankan ke penghapusan pemborosan dan korupsi APBN.

"Pemerintah harus bisa meyakinkan publik dan investor internasional kalau belanja negara tetap naik, kayak perusahaan yang setiap tahun ningkatin capital expenditure (capex) buat ekspansi," pungkasnya.