Dukungan Militer China dan Korea Utara ke Rusia Dinilai Picu Risiko Keamanan di Indo-Pasifik

JAKARTA, GENVOICE.ID - Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat menyampaikan kekhawatiran atas kerja sama militer antara China, Korea Utara, dan Rusia, yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Laksamana Samuel Paparo, kepala Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa China dan Korea Utara telah memberikan dukungan militer signifikan kepada Rusia dalam perang di Ukraina. Sebagai imbalannya, Rusia disebut memberikan bantuan militer yang memperkuat posisi keduanya.

Paparo menyebut China telah memasok sekitar 70 persen alat mesin dan 90 persen chip teknologi lama kepada Rusia guna membangun kembali kekuatan militernya. Sebagai gantinya, Beijing kemungkinan mendapat teknologi yang meningkatkan kemampuan kapal selam dan sistem persenjataan lainnya.

Korea Utara, di sisi lain, dilaporkan telah mengirimkan ribuan peluru artileri dan rudal jarak pendek ke Rusia. Sebagai imbalan, Pyongyang disebut akan menerima sistem pertahanan udara dari Moskow. Paparo menyebut hubungan ini sebagai "simbiosis transaksional", di mana masing-masing negara saling menutupi kelemahan satu sama lain demi keuntungan strategis.

Jenderal Xavier Brunson, Komandan Pasukan AS di Korea, turut menyampaikan bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan militernya, termasuk senjata hipersonik, sembari mempertahankan dukungan terhadap Rusia. Menurut Brunson, militer Korea Utara saat ini memiliki lebih dari 1,3 juta personel dan mendapat penguatan dari peralatan Rusia.

Kedua pejabat militer AS juga menekankan pentingnya kehadiran 28.500 personel militer AS di Korea Selatan, baik untuk menjaga stabilitas regional maupun kepentingan strategis Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya hubungan antara Rusia, China, dan Korea Utara.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh Rusia mulai merekrut warga negara China untuk ikut bertempur di Ukraina. Ia menyebut lebih dari 150 warga negara tersebut telah bergabung dengan pasukan Rusia, dengan sepengetahuan pemerintah Beijing. Tuduhan ini dibantah oleh China, yang menyebut klaim tersebut tidak bertanggung jawab.