52 Ribu Tewas, Kini Israel Umumkan Serangan Baru ke Gaza

JAKARTA, GENVOICE.ID - Israel kembali meluncurkan operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan yang diperluas ini bertujuan untuk mempertahankan wilayah yang telah direbut dan memindahkan warga sipil Palestina demi "perlindungan mereka sendiri". Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana operasi yang diberi nama "Gideon's Chariots".

Langkah tersebut menandai eskalasi baru dalam konflik yang telah berlangsung sejak serangan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023. Sejak itu, lebih dari 52 ribu warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza, sebagian besar adalah warga sipil, menurut data dari Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan lagi melakukan serangan lalu mundur, tetapi akan tetap berada di wilayah Gaza yang telah direbut. "Penduduk akan dipindahkan demi keselamatan mereka," ujarnya melalui video di platform X. Namun, pernyataan ini langsung memicu kekhawatiran baru tentang pemindahan paksa penduduk sipil dan pelanggaran hukum internasional.

Juru bicara militer Israel menyebut bahwa operasi ini mencakup serangan skala besar dan pemindahan mayoritas penduduk Gaza ke wilayah yang dianggap bebas dari pengaruh Hamas. Selain itu, serangan udara, pemburuan militan, dan penghancuran infrastruktur terus berlanjut.

Rencana ini menuai kritik dari berbagai organisasi internasional. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa tindakan Israel "akan menyebabkan semakin banyak korban sipil dan kehancuran yang lebih luas di Gaza." Guterres menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan tidak mendukung perluasan operasi militer Israel. "Pertempuran yang terus berlangsung tidak menguntungkan siapa pun," bunyi pernyataan resmi.

Hingga awal Mei 2025, lebih dari 70 persen wilayah Gaza berada di bawah kendali militer Israel atau telah dikosongkan melalui perintah evakuasi. Krisis kemanusiaan semakin memburuk. Blokade ketat dan terbatasnya bantuan membuat jutaan warga Gaza kesulitan mendapatkan makanan, air, dan layanan medis. PBB memperingatkan bahwa sistem bantuan yang ada hampir lumpuh total.

Sementara itu, sejumlah pejabat Israel menyatakan bahwa rencana relokasi warga Palestina ke negara tetangga seperti Yordania atau Mesir, yang pertama kali diusulkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Januari lalu, masih terus dipertimbangkan oleh Netanyahu. "Program relokasi sukarela akan menjadi bagian dari tujuan operasi ini," kata seorang pejabat senior keamanan.

Langkah-langkah terbaru ini juga memicu protes di Israel. Ratusan warga turun ke jalan di Yerusalem. Koalisi keluarga sandera, yang sebagian besar percaya bahwa kerabat mereka telah tewas, mengecam serangan baru ini sebagai ancaman terhadap keselamatan sandera dan tentara Israel sendiri.

Di tengah meningkatnya tekanan internasional dan penderitaan warga sipil, masa depan Gaza tampak semakin tidak pasti. PBB dan organisasi kemanusiaan menyerukan penghentian segera kekerasan dan akses penuh terhadap bantuan kemanusiaan.