Apa Penanganan UI dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FH?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) tengah menjadi perhatian publik.

Sebanyak 16 mahasiswa diduga terlibat dalam percakapan tidak senonoh melalui sebuah grup chat media sosial. Isi percakapan tersebut memicu kecaman luas karena mengandung unsur pelecehan verbal, objektifikasi perempuan, serta penggunaan istilah yang merendahkan martabat manusia.

Kasus ini mencuat pada 11 April 2026 setelah sebuah akun di media sosial X mengunggah tangkapan layar percakapan grup tersebut. Dalam unggahan yang kemudian viral itu, terlihat berbagai komentar vulgar yang ditujukan kepada mahasiswi maupun pihak lain, termasuk dosen. Tidak hanya itu, percakapan juga memuat lelucon cabul serta frasa bermasalah seperti "diam berarti consent" dan "asas perkosa," yang memicu kemarahan publik.

Sehari setelah unggahan tersebut viral, tepatnya pada 12 April 2026, Fakultas Hukum UI menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa. Menanggapi hal ini, pihak fakultas segera mengambil langkah dengan melakukan penelusuran dan verifikasi. Dekan FH UI juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras perilaku tersebut dan menegaskan komitmen kampus dalam menjaga nilai etika akademik.

Berbagai organisasi internal kampus, seperti badan eksekutif mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan lainnya, turut menyampaikan sikap resmi. Mereka mengutuk tindakan yang terjadi dan menyatakan dukungan terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung.

Proses penanganan kasus ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UI. Pada 13 hingga 14 April 2026, sidang internal digelar dengan menghadirkan para terduga pelaku. Awalnya hanya dua orang yang hadir, namun kemudian seluruh 16 mahasiswa turut dihadirkan menjelang akhir sidang.

Hingga saat ini, kasus masih berada dalam tahap investigasi internal. Pihak universitas belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang terbukti bersalah maupun sanksi yang akan dijatuhkan. Namun, UI memastikan bahwa proses berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi.

Selain itu, universitas juga menyediakan pendampingan bagi pihak yang terdampak, mencakup aspek psikologis, hukum, dan akademik. Langkah ini diambil untuk memastikan pemulihan korban serta menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Apabila dalam proses investigasi ditemukan pelanggaran, para pelaku dapat dikenakan sanksi akademik, mulai dari skorsing hingga pemberhentian sebagai mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan pula kasus ini akan dilanjutkan ke ranah hukum apabila terbukti mengandung unsur pidana.

Kasus ini tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya terkait budaya komunikasi, kesadaran akan consent, serta etika dalam berinteraksi di ruang digital. Publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari pihak kampus dalam menyelesaikan kasus ini secara adil.