Meta Hentikan Iklan Personal di Inggris, Apa Dampaknya bagi Privasi Digital?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, telah mencapai kesepakatan hukum untuk menghentikan penayangan iklan personal kepada seorang warga Inggris setelah menghadapi gugatan privasi. Keputusan ini berpotensi menjadi preseden bagi jutaan pengguna media sosial di Inggris.

Kasus ini bermula ketika Tanya O'Carroll, seorang aktivis hak asasi manusia, mengajukan gugatan terhadap Meta pada 2022. Ia menuduh perusahaan melanggar undang-undang perlindungan data Inggris dengan tetap mengumpulkan dan memproses datanya untuk iklan personal, meskipun ia telah meminta untuk dihentikan.

Pada Jumat (21/3) lalu, Meta dan O'Carroll mencapai kesepakatan yang menghentikan penggunaan data pribadinya untuk iklan bertarget. Meskipun penyelesaian ini bersifat individual, keputusan ini menyoroti hak pengguna untuk mengontrol bagaimana data mereka digunakan.

ICO menegaskan bahwa perusahaan teknologi harus memberikan opsi yang jelas bagi pengguna untuk menolak iklan berbasis data pribadi. Pernyataan ini membuka peluang bagi lebih banyak individu untuk mengajukan tuntutan serupa di masa mendatang.

Meta menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan klaim O'Carroll tetapi berkomitmen untuk mematuhi aturan perlindungan data di Inggris. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan opsi layanan berlangganan tanpa iklan di Inggris, serupa dengan yang telah diterapkan di Uni Eropa setelah putusan Pengadilan Eropa pada 2023.

Dengan model bisnis yang sangat bergantung pada iklan, mencapai 98 persen dari total pendapatan, Meta menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi privasi dan mempertahankan strategi monetisasi mereka.

Keputusan ini menandai langkah penting dalam perlindungan privasi digital di Inggris. Jika lebih banyak pengguna menuntut hak mereka untuk menolak iklan berbasis data, perusahaan teknologi mungkin perlu menyesuaikan kebijakan mereka secara lebih luas.

Dominic Grieve, mantan Jaksa Agung Inggris, menegaskan bahwa perusahaan teknologi besar harus mematuhi hukum dan menghormati hak privasi pengguna. "Jika perusahaan seperti Meta ingin beroperasi di Inggris, mereka harus mengikuti standar hukum yang berlaku bagi semua pihak," ujarnya.

Dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan data, keputusan ini dapat menjadi titik balik dalam cara platform digital mengelola privasi pengguna di masa depan.