Keliru, Anggap Kelapa Sawit Tulang Punggung Ekspor Nasional

JAKARTA - Dari sisi sumber daya alam, kelapa sawit selama ini dianggap sebagai tulang punggung ekspor nasional ternyata banyak yang keliru, kata Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UGM, Prof. Azwar Maas. "Keunggulan sawit lebih banyak ditopang oleh faktor alam, bukan oleh keunggulan teknologi dan tata kelola berkelanjutan," katanya, Selasa (17/12).

Menurut Azwar, sistem perakaran sawit yang cenderung menyebar ke samping membuat tanaman itu kurang efektif dalam menjaga infiltrasi air ke dalam tanah. Praktik monokultur, terutama di lahan miring, meningkatkan risiko limpasan permukaan, erosi, dan hilangnya unsur hara tanah. Kondisi itu berbeda dengan hutan campuran yang memiliki sistem perakaran dalam dan seresah alami untuk menjaga kesuburan tanah.

Ia menambahkan, pembentukan bahan organik tanah pada perkebunan sawit relatif rendah, terutama ketika pelepah dan daun tidak dikembalikan ke lahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut membuat daya dukung tanah menurun. Produksi sawit umumnya optimal pada usia 10 hingga 20 tahun, lalu menurun, dan sekitar usia 25 tahun kebun perlu diremajakan. Tanpa pengelolaan yang baik, lahan berpotensi kehilangan kemampuan untuk ditanami komoditas lain.

Kebergantungan Indonesia pada komoditas primer seperti kelapa sawit, ditambah pola pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada konsumsi dan properti, dinilai membuat fondasi daya saing nasional semakin rapuh dalam jangka panjang.

Sejumlah ekonom dan akademisi mengingatkan, tanpa pembenahan serius pada sektor industri bernilai tambah dan pangan, Indonesia berisiko menghadapi tekanan ekonomi struktural dalam satu dekade ke depan.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini terlihat tinggi secara angka, namun lemah dari sisi kualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi bersifat sementara, namun tidak berkelanjutan.

"Jika pertumbuhan hanya bertumpu pada konsumsi, ketika daya beli melemah maka ekonomi akan ikut melemah. Ini berbeda dengan pertumbuhan berbasis sektor riil dan industri produktif yang membangun daya saing jangka panjang," kata Aditya.

Aditya menjelaskan, limpahan likuiditas global pascakrisis yang mendorong kredit murah semestinya menjadi momentum memperkuat sektor industri dan teknologi. Namun, kesempatan tersebut justru banyak digunakan untuk konsumsi nonproduktif, terutama properti. "Kondisi ini membuat pertumbuhan terlihat tinggi, tetapi menyimpan risiko serius terhadap stabilitas devisa dan ketahanan ekonomi nasional ketika likuiditas global mulai mengetat," kata Aditya.

Ia juga menyoroti kecenderungan Indonesia yang lebih menempatkan diri sebagai pasar dibanding produsen. Banyak perusahaan berbasis digital tumbuh pesat, tetapi masih sangat bergantung pada barang impor dan tidak membangun basis teknologi dalam negeri.

"Kita membuka infrastruktur, tetapi yang memanfaatkannya justru produk dari luar. Industri nasional tidak cukup kuat untuk mendorong barang kita sendiri masuk ke pasar global," katanya.

Tantangan Ekologis

Sementara itu, Aditya Hera Nurmoko menilai arah kebijakan ekonomi nasional perlu bergeser dari ketergantungan pada ekspor komoditas menuju penguatan industri substitusi impor yang memiliki pasar domestik jelas. Selain menghemat devisa, strategi ini dinilai lebih efektif membangun basis industri nasional.

Keduanya sepakat, tanpa pembenahan serius pada sektor pangan, industri dasar, dan teknologi, Indonesia berisiko mewariskan kerusakan ekologis dan beban ekonomi kepada generasi berikutnya. Tantangan utama Indonesia ke depan bukan sekadar mengejar pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas dan mampu menopang daya saing nasional secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik keras rencana pemerintah yang ingin memperluas lahan sawit ke Papua dengan alasan untuk mengejar swasembada energi.

Pemerintah tegas dia tidak belajar dari bencana Sumatera, akibat deforestasi karena pembukaan kebun sawit bisa terulang di Papua. Hutan alami terakhir dengan area yang masif hanya ada di Papua.

Studi Celios menemukan bahwa wilayah proyek strategis nasional (PSN) di Papua tumpang tindih dengan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. "Artinya, semua rencana dipaksakan dari Jakarta tanpa menimbang otonomi daerah dan daya dukung daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah (Pemda) juga bingung soal rencana sawit,"ungkap Bhima

Celios ujar dia menghitung rencana pembukaan hutan untuk energi dan ketahanan pangan melepas emisi karbon 782,45 juta ton. Angka itu berisiko menaikkan dua kali lipat emisi karbon di Indonesia. "Jika dipaksakan pembukaan sawit secara masif maka bencana ekologis dan kerugian ekonomi di Papua bisa melumpukan ekonomi Indonesia timur,"tandas Bhima.

Secara ekonomi, klaim hemat impor bbm dengan biofuel dalam negeri tidak sepenuhnya benar karena butuh investasi dan subsidi yang mahal untuk dorong substitusi biofuel.

Lakukan Moratorium

Direktur Eksekutif Sustain Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia Tata Mustasya, menegaskan seharusnya pemerintah sekarang mengecek ulang dan menetapkan lahan maksimum untuk sawit yang saat ini sudah mencapai 16,8 juta hektar sambil melakukan moratorium.

Pemerintah juga harus fokus melakukan intensifikasi dan peningkatan produksi sawit alih alih terus melakukan ekspansi lahan terus menerus.

Di sisi lain, ekspansi sawit untuk memenuhi kebutuhan dari biodiesel juga akan meningkatkan subsidi yang diperlukan untuk biodiesel. Saat ini konsumsi domestik untuk CPO naik terus hingga mencapai 45 persen produksi dan 51 persen konsumsi domestik untuk biodiesel.

"Jadi ekspansi sawit ini dari sisi ekonomi akan meningkatkan subsidi untuk biodiesel dan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang besar jika dilakukan melalui ekspansi lahan, termasuk di Papua," kata Tata.

Sedangkan, Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut mengatakan industri dasar nasional saja tidak mampu bersaing bagi dari kuantitas dan harga sudah ketinggalan jauh.

"Kita jadi tempat orang menggali mineral saja, lalu kita mengundang investor juga karena biaya kerja murah, apa nilai tambahnya. Kita akan mati juga suatu waktu. Kita tidak punya daya saing apa-apa. Makin jauh tertinggal," kata Siprianus.

Industri perkebunan jelasnya tidak ada yang fight untuk berjuamh menjadi mandiri pangan. Selalu canangkan swasembada pangan tapi pencanangan tidak demikian. "Sampai kapan kita bertahan kalau jual tambang dan CPO. Itu karena cuaca kita yang tropis. Tanaman seperti itu tidak usah dirawat juga tumbuh," katanya.

Sawit jelasnya merupakan tanaman yang paling malas buat suatu negara hanya karena cuaca. Berapa lama kita bisa bertahan, tidak ada otoritas berwenang yang mikir bagaimana kita bersaing di dunia. Jangan kan itu untuk pangan nasional saja akurat tidak mampu. Kalau negara lain sudah teknologi chip coba berapa jauh kita tertinggal.

"Sekitar 30 tahun lalu Tiongkok jangankan bikin chip, yang teknologi sederhana saja tidak bisa. Tahun 2000-an kita lebih maju dari RRT dari industri dasar. Kalau tidak diproteksi baja kita habis," katanya.

Apa yang dilakukan Pemerintah selama 25 tahun dengan membangun hotel pencakar langit dan menimpor pangan itu semuanya konsumtif, dan itu lah yang didorong Pemerintah. Kenapa tumbuh 6 persen karena konsumsi semua. Padahal, kalau pertumbuhan dari konsumsi tidak akan bertahan, karena kehabisan uang.

"Tumbuh dari konsumsi sedangkan sektor riil mati perlahan kan kehabisan devisa. sampai sawah yang subur dikonversi menjadi real estate," pungkas Siprianus.