Trump Mau Pindahkan 1 Juta Warga Gaza ke Libya? Ini Rencana Kontroversialnya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Donald Trump kembali jadi sorotan dunia internasional, kali ini bukan karena kampanye politiknya, melainkan karena rencana kontroversial terkait konflik Gaza. Menurut laporan NBC News yang dikutip dari ANTARA News, Sabtu (17/5), tim penasihat senior Trump dikabarkan tengah membahas kemungkinan relokasi sekitar satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya.

Langkah ini disebut sebagai upaya meredakan konflik berkepanjangan di Gaza yang menurut Trump, "selalu berulang setiap dekade." Dua sumber menyebut bahwa usulan tersebut telah cukup jauh dikembangkan hingga masuk ke tahap pembicaraan dengan otoritas Libya.

Tiga sumber lain mengungkap bahwa AS bahkan menawarkan imbalan besar berupa pencairan dana Libya yang selama ini dibekukan, jika negara itu bersedia menjadi tempat penampungan bagi para pengungsi Palestina.

Di tengah pernyataannya saat berada di Qatar, Trump mengutarakan visinya untuk Gaza sebagai "zona kebebasan" di bawah pengawasan AS. Ia menyatakan Amerika Serikat harus mengambil peran aktif dalam mengubah Gaza menjadi tempat yang aman dan stabil. "Kalau memang dibutuhkan, saya akan dengan bangga membiarkan AS mengambil alih Gaza dan menjadikannya zona kebebasan," ujar Trump.

Namun, belum ada kepastian soal realisasi rencana ini. Seorang juru bicara Gedung Putih justru membantah laporan tersebut dan menyebutnya tidak akurat. Sementara itu, seorang mantan pejabat AS mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan skema insentif-seperti tempat tinggal gratis dan tunjangan keuangan-bagi warga Palestina yang bersedia pindah secara sukarela.

Kendati begitu, rencana relokasi ini tak luput dari berbagai tantangan besar. Situasi politik dan keamanan di Libya masih belum stabil sejak tergulingnya Muammar Gaddafi pada 2011. Bahkan, pekan ini bentrokan senjata kembali terjadi di Tripoli, yang baru mereda setelah tercapainya gencatan senjata usai dua hari bentrok.

Apabila benar direalisasikan, relokasi ini akan menjadi salah satu langkah paling drastis dalam sejarah modern konflik Timur Tengah-dan tentu saja, menuai reaksi keras dari berbagai pihak di dunia.