Inggris Diam-diam Relokasi Ribuan Warga Afghanistan Gara-Gara Kebocoran Data

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Inggris akhirnya mengakui telah menjalankan program rahasia relokasi besar-besaran bagi warga Afghanistan setelah sebuah insiden kebocoran data yang nyaris tak diketahui publik. Dalam laporan resmi yang baru diungkapkan ke publik, lebih dari 15.000 warga Afghanistan ditawarkan perlindungan di Inggris melalui skema bernama Afghanistan Response Route (ARR), sebagai upaya untuk meredam risiko dari kesalahan fatal tersebut.

Kebocoran itu sendiri terjadi pada awal 2022, ketika seorang staf Kementerian Pertahanan secara tidak sengaja membagikan data pribadi lebih dari 18.000 warga Afghanistan yang sebelumnya telah mengajukan permohonan perlindungan ke Inggris. Informasi sensitif ini bahkan sempat tersebar di sebuah grup Facebook, menciptakan ancaman serius terhadap keselamatan mereka, terutama karena sebagian besar dari mereka pernah bekerja sama dengan militer Barat selama operasi di Afghanistan.

Alih-alih segera mengumumkan masalah ini, pemerintah Inggris malah mengambil langkah hukum yang luar biasa: mengajukan superinjunction, yaitu larangan hukum yang tidak hanya membatasi publikasi informasi, tetapi juga melarang pemberitaan soal keberadaan larangan itu sendiri. Superinjunction ini berhasil menyembunyikan fakta relokasi hingga hampir dua tahun lamanya, sebelum akhirnya dicabut oleh pengadilan pada Juli 2025.

Dalam sidang terbaru, Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyampaikan permintaan maaf dan mengungkap bahwa ia merasa tidak nyaman karena tak bisa melaporkan masalah tersebut kepada parlemen lebih awal. Ia juga menegaskan bahwa dokumen yang bocor ternyata mencantumkan lebih dari 33.000 entri, termasuk detail pejabat pemerintah dan tentara yang pernah bekerja di Afghanistan.

Program ARR yang kini sedang dihentikan tercatat sudah membantu sekitar 6.900 orang dan menelan anggaran sebesar £850 juta. Jika diteruskan, biayanya bisa mencapai £2 miliar-beban yang dinilai terlalu besar bagi anggaran negara.

Meskipun relokasi dilakukan demi alasan kemanusiaan dan keamanan, banyak pihak mengkritik keputusan pemerintah yang menyembunyikan informasi penting ini dari publik. Di sisi lain, lebih dari 36.000 warga Afghanistan sudah dipindahkan ke Inggris lewat tiga program berbeda sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021. Biaya total dari semua skema ini diperkirakan berkisar antara £5,5 hingga £6 miliar.

Insiden ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana pemerintah menangani keamanan data, transparansi publik, serta kewajiban moral terhadap sekutu lokal yang pernah membantu Inggris selama perang.