Pansus DPRD DKI Soroti Maraknya Parkir Liar di Fasilitas Publik Jakarta

JAKARTA, GENVOICE.ID - Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti maraknya praktik parkir liar yang memanfaatkan area publik di berbagai wilayah ibu kota. Kondisi ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu fungsi fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat.

Dilansir dari Antara, Koordinator Pansus Perparkiran yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan keprihatinannya dalam rapat di Jakarta, Rabu (16/4). Ia menegaskan bahwa praktik parkir liar semakin meresahkan warga, terlebih ketika ruang publik yang penting bagi kenyamanan dan mobilitas justru dialihfungsikan secara ilegal.

"Hari ini masih banyak ruang-ruang fasilitas publik yang dijadikan parkir liar. Ini sangat menyalahi aturan dan harus segera ditertibkan," ujar Wibi.

Wibi meminta agar seluruh anggota pansus fokus pada penyelesaian persoalan ini, terutama dalam menyambut transformasi Jakarta menuju kota bisnis berskala global. Menurutnya, banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta seharusnya bisa menjadi potensi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, faktanya, kontribusi sektor parkir masih tergolong minim.

"Sangat disayangkan, kendaraan kita begitu banyak tapi PAD dari sektor parkir masih kecil. Ini menunjukkan adanya kebocoran yang harus segera ditutup," tegasnya.

Ia juga menyoroti keterlibatan sejumlah oknum dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap mengelola parkir secara ilegal di lapangan. Aktivitas ini, kata Wibi, tidak hanya menyalahi aturan tetapi juga menciptakan keresahan di masyarakat.

"Kelompok-kelompok yang mengelola parkir secara ilegal ini harus jadi perhatian serius. Jangan sampai kita abai terhadap oknum-oknum yang bertindak di luar kewenangannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wibi menekankan pentingnya pemetaan ulang terhadap seluruh titik parkir di Jakarta. Hal ini mencakup lokasi, volume kendaraan yang terparkir, hingga alur pendapatan dan sistem retribusinya.

"Yang terpenting sekarang adalah data-objek parkir kita sudah seperti apa, ada di mana saja, dan bagaimana arus kas (cash flow)-nya. Semua itu harus transparan agar bisa dibenahi," tutupnya.