Jokowi Diperiksa Polisi Soal Ijazah Palsu: "Saya Siap Tunjukkan Aslinya di Pengadilan!"

JAKARTA, GENVOICE.ID - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara setelah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait tudingan bahwa ia menggunakan ijazah palsu selama mencalonkan diri sebagai presiden.

Dilansir dari Antara, usai menjalani pemeriksaan selama lebih dari satu jam di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/5), Jokowi menyatakan kesiapannya untuk membuktikan keaslian ijazahnya di hadapan hukum.

"Saya akan tunjukkan ijazah saya jika diminta oleh pengadilan atau hakim," tegas Jokowi kepada awak media.

Jokowi tiba di Mabes Polri sekitar pukul 09.43 WIB dan menyelesaikan proses pemeriksaan pada 10.48 WIB. Dalam sesi tanya jawab, ia mengungkapkan telah menjawab 22 pertanyaan, yang mencakup riwayat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk kegiatan akademiknya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

"Saya ditanya soal ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah, juga tentang skripsi dan aktivitas saya selama kuliah," ujar mantan orang nomor satu di Indonesia itu.

Menanggapi polemik ini, Wahyudi Andrianto, ipar Jokowi yang diberi kuasa langsung, telah menyerahkan ijazah SMA dan ijazah UGM milik Jokowi kepada penyidik Bareskrim pada 9 Mei 2025. Kedua dokumen itu diserahkan untuk pemeriksaan forensik demi membuktikan keasliannya.

Yakup Hasibuan, pengacara Jokowi, menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan data sensitif, dan oleh karena itu diserahkan melalui perwakilan keluarga demi menjaga kehati-hatian prosedural.

"Tujuannya jelas: untuk membuktikan bahwa tudingan ini tidak berdasar dan merusak nama baik Pak Jokowi, keluarga beliau, bahkan nama baik bangsa," tegas Yakup.

Hingga saat ini, 24 orang telah diperiksa dalam penyelidikan kasus ini, termasuk mantan Menteri Roy Suryo, yang diketahui kerap mengkritisi keaslian ijazah Jokowi.

Jokowi sebelumnya menyebut tuduhan ini sebagai fitnah kejam yang melukai harkat dan martabat dirinya serta keluarganya.

Kasus ini menjadi perhatian publik nasional karena menyentuh integritas pemimpin negara selama dua periode. Kini, semua mata tertuju pada hasil forensik dan proses hukum lanjutan, yang akan menentukan apakah ini sekadar rumor politik atau benar-benar ada unsur pelanggaran hukum.