Kisruh Rusia, Presiden Prabowo, dan Pangkalan Militer: Pemimpin Oposisi Australia Kena Semprot

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, jadi sorotan setelah dituding menyebarkan informasi keliru soal Indonesia. Melansir dari Lithgrow Mercury, Rabu (16/4), Dutton sempat menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan adanya permintaan dari Rusia untuk menempatkan pesawat tempurnya di wilayah Indonesia, sebuah klaim yang langsung dibantah keras oleh pemerintah RI.

Masalah bermula dari laporan situs pertahanan Janes yang menyebut Rusia ingin menggunakan Pangkalan Udara Manuhua di Papua. Tanpa menunggu klarifikasi resmi dari Jakarta, Dutton dalam sebuah pernyataan publik mempertanyakan apakah Perdana Menteri Anthony Albanese sudah mengetahui hal ini sebelum "diumumkan" oleh Prabowo. Padahal, saat itu belum ada pernyataan apa pun dari Presiden Indonesia.

Tak lama setelah ucapannya menuai kritik, Dutton mengoreksi dirinya. Ia mengaku hanya mengutip laporan media dan menyebut Janes sebagai sumber yang kredibel. Ia berdalih komentarnya bukan mengacu pada pernyataan langsung Prabowo, melainkan pada informasi yang disebut berasal dari "sumber pemerintah Prabowo".

Pemerintah Indonesia sendiri telah membantah laporan tersebut. Kremlin juga menolak berkomentar langsung, hanya menyebut bahwa berita semacam itu sering kali tidak akurat.

Dari pihak pemerintah Australia, Perdana Menteri Albanese langsung menyanggah Dutton dan menyebut tuduhannya sebagai bentuk "overreach" alias pembesaran isu secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa Dutton telah memelintir ucapan Presiden Indonesia, tindakan yang menurutnya tidak bisa dibiarkan.

Senator Penny Wong juga ikut menyoroti sikap Dutton, menyebutnya terlalu agresif dan gegabah untuk menjadi pemimpin negara. "Kalau sampai memelintir pernyataan pemimpin negara tetangga hanya demi poin politik, itu berbahaya," ujar Wong.

Menteri Keuangan Jim Chalmers bahkan menyebut kebiasaan Dutton sebagai "kebohongan yang hampir patologis" dan menyimpulkan bahwa Dutton "terlalu berisiko untuk Australia".

Meski terus membantah bahwa ucapannya salah arah, Dutton kini terjebak dalam sorotan publik dan kritik dari berbagai arah. Ia memang tengah dalam masa kampanye, tapi banyak pihak menilai bahwa ia seharusnya menunggu informasi resmi sebelum berkomentar soal isu sensitif yang menyangkut hubungan luar negeri.

Sementara itu, pemerintah Australia memilih irit bicara. Mereka menolak mengungkap isi komunikasi diplomatik secara rinci, namun memastikan bahwa Indonesia tidak sedang mempertimbangkan keberadaan pangkalan militer asing.