Gaspol Bioetanol! Pemerintah Harus Bikin Roadmap Biar Gak Ngambang

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah diminta buru-buru nyusun roadmap bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) yang jelas dan terstruktur. Ini penting banget karena bioetanol udah masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), tapi sampai sekarang masih nggak punya peta jalan yang konkret.

Pengamat energi dari UGM Tumiran bilang kalau roadmap ini udah jadi kebutuhan mendesak biar pengembangan bioetanol nggak berhenti di tengah jalan. Sebagai mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), dia menegaskan kalau roadmap ini harus rinci. Misalnya, target produksi berapa juta ton, bahan bakunya dari apa aja, contoh tebu, jagung, singkong dan bagaimana peran pelaku usahanya serta harga jualnya.

Kalau roadmap-nya nggak ada, keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol bisa kacau. Ujung-ujungnya, program ini malah nggak optimal.

Tumiran juga ingetin satu hal penting yakni regulasi harga. Pemerintah harus bikin kebijakan yang mendukung, salah satunya dengan menghapus pajak buat bioetanol sebagai bahan bakar. Soalnya, bioetanol buat energi nggak bisa disamain sama yang buat minuman keras.

"Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya," katanya.

Peneliti ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi juga sepakat kalau roadmap ini wajib ada. Soalnya, proyek PSN kayak bioetanol ini skalanya gede dan melibatkan banyak sektor.

Menurutnya, pengembangan bioetanol nggak bisa cuma ditangani Kementerian ESDM doang. Harus ada kerja bareng dari Kementerian Pertanian dan kementerian lain yang terkait.

"Kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol," katanya.

Dengan roadmap yang jelas, strategi, kebijakan, dan program kerja bakal lebih terarah. Jadi, nggak bakal ada kebijakan yang tumpang tindih atau jalan sendiri-sendiri.

Roadmap juga penting buat memastikan ada tenggat waktu yang jelas. Jadi, program ini bisa dievaluasi secara berkala. Kalau nggak ada roadmap, semua pihak bakal jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, baik dari hulu sampai hilir.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti optimistis kalau bioetanol punya masa depan cerah. Hilirisasi produk perkebunan udah masuk ke roadmap hilirisasi industri di Kementerian Investasi dan BKPM.

"Ke depan memang bioenergy punya potensi cerah karena renewable energy," katanya.

Dia juga bilang kalau kebijakan buat dukung bioetanol udah mulai ada, tapi tetap harus diakui masih ada tantangan yang harus dihadapi. Dampak dari pengembangannya juga udah mulai teridentifikasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, bilang kalau bioetanol udah masuk dalam rencana BBN dan target blending bahan bakar.

"Jadi, roadmap memang perlu dibuat," ujarnya.

Tapi, ada satu masalah besar yakni biaya produksi fuel grade ethanol masih mahal.

"Jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah membuat peta jalan untuk memproduksi fuel grade ethanol yang kompetitif terhadap harga bahan bakar minyak (BBM)," jelasnya.

Kalau harga bioetanol bisa lebih murah dan kompetitif, transisi ke bahan bakar nabati bisa lebih cepat. Tapi kalau nggak ada strategi yang jelas, bioetanol cuma bakal jadi proyek yang jalan di tempat.