Profil dan Total Harta Kekayaan Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur Bank Indonesia Usulan Presiden Prabowo

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR RI melalui Surat Presiden (Surpres).

Pengajuan nama Destry, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur BI sekaligus Deputi Gubernur Senior, menjadi sorotan publik, terutama terkait profil rekam jejak serta rincian harta kekayaannya yang tercatat mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi penyerahan Surpres tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026). Penunjukan Destry dilakukan untuk mengisi posisi Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada akhir Juli 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa sebelum menetapkan calon tunggal, Presiden Prabowo telah mengantongi dan berdiskusi dengan beberapa kandidat potensial mengenai kondisi serta tantangan ekonomi nasional terkini.

Sesuai mekanisme Undang-Undang Bank Indonesia, DPR RI melalui Komisi XI selanjutnya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Destry Damayanti sebelum memberikan keputusan persetujuan resmi.

Rekam Jejak Karier Destry Damayanti

Lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan M.Sc dari Cornell University ini memiliki rekam jejak panjang di sektor finansial dan kebijakan publik:

• 2000-2003: Penasihat Ekonomi Senior Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

• 2005-2011: Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Peneliti/Pengajar FE UI.

  Baca Juga:

  Partai Gerindra Jelaskan Maksud Pernyataan Prabowo Subianto soal ‘Orang Desa Tidak Pakai Dolar’

• 2011-2015: Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

• 2014-2015: Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN.

• 2015-2019: Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

• 2019-2024: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (Periode Pertama).

• 2024-Sekarang: Deputi Gubernur Senior BI (Periode Kedua) & Pjs. Gubernur BI.

Selama berkarier di bank sentral, Destry terus mendorong modernisasi sistem pembayaran digital yang inklusif bagi UMKM serta optimalisasi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global.

Rincian Harta Kekayaan Destry Damayanti (LHKPN Periodik 2025)

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 19 Maret 2026, total harta bersih Destry Damayanti tercatat sebesar Rp100,23 miliar (setelah dikurangi kewajiban utang).

Berikut adalah rincian aset yang dimilikinya:

1. Tanah dan Bangunan (Total: Rp57,10 Miliar)

Aset properti menjadi porsi terbesar kekayaannya yang tersebar di beberapa wilayah, di antaranya:

• Jakarta Selatan: 7 bidang tanah/bangunan dengan nilai berkisar antara Rp3,5 miliar hingga aset tanah termahal seluas 1.438 $\text{m}^2$ senilai Rp20 miliar.

• Jakarta Utara: 2 unit bangunan apartemen/properti masing-masing senilai Rp350 juta.

• Tangerang: Bangunan seluas 34 $\text{m}^2$ senilai Rp500 juta.

• Serang dan Pandeglang: Aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp300 juta hingga Rp3 miliar.

2. Alat Transportasi dan Mesin (Total: Rp1,07 Miliar)

• Mobil: Hyundai Ioniq 5 (2023) senilai Rp450 juta dan BYD Seal (2024) senilai Rp525 juta.

• Motor: Vespa Sprint S 150 (2024) senilai Rp53 juta.

• Sepeda: Litespeed Road Bike, Dahon Sepeda Lipat, dan Sepeda Lipat Listrik Pacific dengan total nilai Rp49,5 juta.

3. Aset Keuangan dan Harta Lainnya

• Harta Bergerak Lainnya: Rp12,36 miliar

• Surat Berharga: Rp15,23 miliar

• Kas dan Setara Kas: Rp15,07 miliar

• Harta Lainnya: Rp2,89 miliar

• Sub-Total Harta: Rp103,75 miliar

4. Utang

• Total Utang: Rp3,52 miliar

Total Harta Kekayaan Bersih: Rp100.236.436.493

Pencalonan Destry Damayanti sebagai pimpinan tertinggi Bank Indonesia menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan kebijakan moneter di tengah tantangan ekonomi global.

Dengan pengalaman panjang di industri perbankan dan bank sentral serta kesiapan finansial yang terlaporkan secara transparan, proses uji kelayakan di DPR diproyeksikan akan fokus pada penguatan respons kebijakan BI ke depan.