33 Negara Ketar-Ketir Hadapi Krisis Pangan, Indonesia Justru Klaim Stok Beras Aman
Ketegangan geopolitik global membuat sejumlah negara memperketat pasokan pangan dan meminta masyarakat menyiapkan kebutuhan darurat. Namun, pemerintah memastikan Indonesia memasuki tahun kedua tanpa impor beras.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Ketegangan geopolitik dunia mulai memicu kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan di sejumlah negara. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut sebanyak 33 negara telah memperketat pasokan pangan dan mengimbau masyarakatnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan gangguan distribusi.
Meski situasi pangan global sedang menghadapi tekanan, Amran memastikan persediaan beras Indonesia masih dalam kondisi aman. Bahkan, Indonesia disebut telah memasuki tahun kedua tanpa melakukan impor beras selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amran menjelaskan, kondisi geopolitik yang memanas berdampak terhadap kelancaran rantai pasok global. Hambatan distribusi dan transportasi menjadi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar ketersediaan pangan tetap terjaga.
"Itu 33 negara yang menahan pangannya mempersiapkan stok dengan kondisi geopolitik yang memanas. Sehingga distribusi sulit, kemudian angkutan, dan seterusnya. Ini kita jaga, kita konsolidasi, kita jaga," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Pemerintah, kata Amran, terus melakukan konsolidasi untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Upaya tersebut dinilai penting mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 286 juta jiwa dan menempati posisi keempat terbesar di dunia.
Indonesia Masuk Tahun Kedua Tanpa Impor Beras
Di tengah kekhawatiran terhadap kondisi pangan dunia, pemerintah menyatakan Indonesia masih memiliki persediaan beras yang aman. Amran menyebut capaian tidak melakukan impor beras selama dua tahun menjadi hal yang patut disyukuri.
"Tetapi, alhamdulillah di saat pangan dunia cukup tidak menggembirakan, tidak baik-baik saja, Indonesia adalah masuk tahun kedua tidak impor beras. Sekali lagi, tahun kedua tidak impor beras di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita syukuri. Beras kita, stok kita aman," beber Amran.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menjelaskan kondisi ketahanan pangan nasional di tengah tekanan global. Pemerintah juga terus berupaya menjaga pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun distribusi pangan internasional menghadapi berbagai kendala.
Kondisi ini menjadi perhatian karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama Pangan
Selain memastikan kondisi stok beras nasional, Amran juga mengungkapkan rencana penguatan kerja sama pangan dengan China. Hal tersebut dibahas dalam kunjungan terbarunya ke Beijing, termasuk melalui pertemuan dan diskusi dengan Menteri Pertanian China.
Amran menyebut China tercatat mengimpor sekitar 6 juta ton beras. Menurutnya, kerja sama kedua negara perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan dan energi yang semakin kompleks.
"Kami baru pulang dari Beijing, ketemu Menteri Pertanian Beijing, diskusi panjang lebar. Kita akan kerja sama ke depan memperkuat pangan, karena dunia lagi krisis pangan, krisis energi. Nah, ini kita harus jaga, Indonesia kita harus jaga di mana penduduk kita nomor 4 dunia, 286 juta orang," jelas Amran.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan strategis Indonesia dan China di sektor pangan. Di tengah situasi global yang tidak menentu, kerja sama antarnegara dinilai menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketahanan pasokan.
33 Negara Imbau Warga Siapkan Kebutuhan Darurat
Kewaspadaan terhadap potensi gangguan pangan juga terlihat dari imbauan yang dikeluarkan sejumlah negara. Sekitar 33 negara meminta masyarakat menyiapkan persediaan makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, hingga perlengkapan darurat untuk menghadapi kemungkinan situasi krisis.
Beberapa negara bahkan merekomendasikan agar rumah tangga memiliki persediaan kebutuhan pokok yang cukup untuk setidaknya 72 jam. Langkah tersebut ditujukan sebagai antisipasi apabila terjadi gangguan yang membuat masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari.
Risiko yang menjadi perhatian tidak hanya berkaitan dengan konflik geopolitik. Bencana alam, cuaca ekstrem, serangan siber yang berdampak pada infrastruktur, serta hambatan rantai pasok dan distribusi juga menjadi alasan masyarakat diminta mempersiapkan kebutuhan darurat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan menjadi persoalan penting bagi banyak negara di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus menjaga pasokan dalam negeri agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!