Perencanaan Pembangunan harus Berorientasi pada Perubahan Kualitas Hidup Masyarakat

JAKARTA, GENVOICE -Pakar sosiologi ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan perencanaan pembangunan harus memiliki tujuan jelas dan berorientasi pada perubahan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah.

"Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak proyek yang selesai, melainkan seberapa besar perubahan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Menurut Bagong, salah satu persoalan dalam pembangunan adalah program pengentasan kemiskinan yang masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal, kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial.

Pengentasan kemiskinan, katanya, harus mencakup akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, pelatihan keterampilan, hingga permodalan usaha. Pemerintah juga perlu memetakan kelompok masyarakat miskin berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing agar intervensi lebih tepat sasaran.

Bagong menilai pendekatan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Indikator Keberhasilan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan terukur, termasuk jumlah keluarga miskin yang mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan.

"Perencanaan yang baik harus bisa menjawab siapa yang dibantu, apa persoalannya, bagaimana solusinya, dan kapan hasilnya bisa terlihat. Bukan hanya berhenti pada target penyerapan anggaran atau jumlah program yang dilaksanakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan kualitas perencanaan menentukan arah pembangunan negara. Dalam Kuliah Umum Pelatihan Dasar-Dasar Perencanaan Pembangunan (DDPP), ia meminta para perencana bekerja teliti, berintegritas, dan mampu memahami persoalan secara menyeluruh.

Menurut Rachmat, perencanaan negara tidak memiliki ruang untuk kesalahan karena kekeliruan pada tahap awal berpotensi berdampak pada pelaksanaan pembangunan.

Ia menekankan pentingnya kemampuan aparatur dalam menetapkan prioritas, menyusun intervensi berbasis bukti, menyinkronkan perencanaan dan penganggaran, serta memanfaatkan data dan teknologi.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, perencana harus memiliki keberanian profesional dalam menyampaikan rekomendasi yang didukung data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta para perencana menjelaskan asumsi, keterbatasan analisis, serta sumber data yang digunakan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun secara akurat, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.