Trump Kerahkan 2.000 Garda Nasional ke Los Angeles, Protes Imigrasi Memanas

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Donald Trump memutuskan untuk mengerahkan 2.000 pasukan Garda Nasional ke Los Angeles setelah gelombang protes besar terkait operasi penindakan imigrasi terus berlangsung. Ketegangan meningkat ketika polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang berkumpul di beberapa titik.

Gubernur California, Gavin Newsom, mengecam keputusan pemerintah federal yang dianggapnya sebagai langkah provokatif dan bisa memperburuk situasi. Dalam pernyataannya, Newsom menegaskan bahwa pengiriman pasukan tersebut bukan karena kurangnya aparat keamanan, melainkan untuk menciptakan "tontonan politik".

Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, menegaskan bahwa mobilisasi pasukan Garda Nasional dilakukan "segera" dan bahkan mengancam akan mengerahkan Marinir aktif jika kerusuhan tak kunjung mereda.

Kerusuhan bermula saat aparat melakukan serangkaian penggerebekan imigrasi di pusat Los Angeles dan kemudian diperluas ke Paramount, wilayah yang mayoritas dihuni komunitas Latino. Protes besar terjadi di sekitar kawasan industri setempat, di mana petugas dengan perlengkapan anti-huru-hara berhadapan dengan demonstran yang menolak operasi tersebut.

Dalam aksi yang berlangsung berjam-jam, beberapa demonstran menolak kehadiran agen imigrasi dengan meneriakkan "ICE keluar dari Paramount" dan membawa poster bertuliskan "Tidak Ada Manusia yang Ilegal." Gas air mata pun dilemparkan ke arah kerumunan, meski sebagian besar pengunjuk rasa dan petugas menjaga jarak.

Setidaknya belasan orang ditangkap dengan tuduhan menghalangi tugas agen imigrasi. Departemen Sheriff Los Angeles juga melaporkan adanya penyerangan terhadap petugas dan insiden lemparan bom molotov oleh seorang demonstran.

Sementara itu, Gedung Putih melalui juru bicaranya, Karoline Leavitt, mengkritik para pemimpin Demokrat di California yang dianggap gagal melindungi warga mereka. Trump sendiri menandatangani memo resmi yang mengizinkan pengambilalihan kendali pasukan Garda Nasional oleh pemerintah federal.

Dalam memo tersebut, protes dinilai sebagai bentuk pemberontakan terhadap otoritas pemerintah AS, sehingga pasukan Garda Nasional diletakkan di bawah kontrol federal sesuai Title 10. Newsom membantah klaim bahwa situasi membutuhkan pengerahan pasukan tambahan, dan menegaskan aparat kepolisian kota sudah mampu mengelola keadaan.

Newsom juga mengerahkan patroli jalan raya California untuk menjaga keamanan di jalan-jalan utama, seraya menuduh pemerintah federal sengaja menimbulkan kekacauan demi alasan eskalasi konflik.

Melalui media sosial, gubernur California menyebut ancaman pengiriman Marinir aktif terhadap warga sipil sebagai tindakan yang "gila." Di sisi lain, Trump mengkritik penanganan protes oleh Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass, dan berjanji pemerintah federal akan "menuntaskan kerusuhan dan penjarahan sesuai aturan."

Kasus ini bukan pertama kalinya Garda Nasional dikerahkan di Los Angeles. Sebelumnya, pada kerusuhan besar tahun 1992, pasukan ini juga diterjunkan atas permintaan gubernur kala itu.

Karen Bass, Wali Kota Los Angeles, menyatakan dukungannya pada hak warga untuk berdemo secara damai namun menolak segala bentuk kekerasan dan perusakan. Ia menegaskan bahwa para pelaku akan dimintai pertanggungjawaban.

Sementara itu, Wali Kota Paramount, Peggy Lemons, menegaskan bahwa kota mereka tidak menjadi lokasi penggerebekan imigrasi, dan para demonstran kemungkinan menanggapi kehadiran petugas federal di fasilitas keamanan dalam negeri.

Dalam aksi protes di pusat kota Los Angeles, David Huerta, Presiden cabang California dari Serikat Pekerja Layanan Internasional, ditangkap setelah terjadi bentrokan dengan polisi yang menggunakan gas air mata dan granat kejut. Ia menyatakan bahwa perjuangan ini bukan soal dirinya, melainkan soal keadilan dan perlindungan terhadap komunitas pekerja imigran.

Departemen Keamanan Dalam Negeri melaporkan bahwa operasi ICE berhasil menangkap 118 imigran di Los Angeles selama akhir pekan tersebut.

Para pejabat negara bagian dengan tegas mengecam operasi tersebut dan menganggapnya sebagai upaya menimbulkan ketakutan serta merusak rasa aman warga. Newsom menyebut tindakan ini sebagai "kekacauan yang dilakukan Trump" yang menghancurkan kepercayaan masyarakat dan memecah belah keluarga.

Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri menuduh para politikus Demokrat menggunakan retorika anti-ICE yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap agen imigrasi. Asisten Sekretaris DHS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa retorika tersebut telah melampaui batas kewajaran dan mendesak agar kekerasan terhadap ICE dihentikan.

Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan arsitek kebijakan imigrasi keras Trump, menyebut demonstrasi sebagai "pemberontakan terhadap hukum dan kedaulatan AS" dan menggambarkan aksi Sabtu sebagai "pemberontakan kekerasan."