Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Kejagung Tahan 20 Hari!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gen, kabar besar datang dari Kejaksaan Agung. Nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, resmi masuk daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kasus ini mencuat karena pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 diduga penuh masalah.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM (Nadiem Makarim)," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dilansir dari ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Nadiem ditetapkan tersangka karena dianggap berperan dalam merencanakan penggunaan produk Google saat masih menjabat pada 2020. Padahal, saat itu pengadaan alat TIK sebenarnya belum dimulai. Atas dugaan tindak pidana korupsi ini, ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tidak hanya jadi tersangka, Nadiem juga langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan.

Dengan penetapan ini, total sudah ada lima orang yang dijadikan tersangka dalam kasus Chromebook. Sebelumnya, penyidik sudah lebih dulu menetapkan empat nama, yakni Jurist Tan (eks staf khusus Mendikbudristek 2020-2024), Ibrahim Arief (mantan konsultan teknologi), Sri Wahyuningsih (eks Direktur SD sekaligus kuasa pengguna anggaran), dan Mulyatsyah (eks Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran).

Kasus ini semakin jadi sorotan publik karena Nadiem dikenal sebagai sosok yang mendorong digitalisasi pendidikan saat masih di kursi menteri. Namun kini, langkah yang dulu sempat digadang-gadang membawa perubahan justru menyeretnya ke meja hukum.

Gen, dengan status tersangka yang sudah resmi diumumkan, publik tentu menanti kelanjutan kasus ini. Apalagi, proyek Chromebook yang nilainya besar itu seharusnya jadi tonggak digitalisasi pendidikan, tapi malah berujung dugaan korupsi.