Figur Publik Israel Desak Sanksi Internasional atas Krisis Kelaparan di Gaza

JAKARTA, GENVOICE.ID - Tiga puluh satu figur publik terkemuka di Israel menyerukan sanksi internasional yang "melumpuhkan" terhadap pemerintah mereka sendiri, sebagai respons atas krisis kelaparan yang terus memburuk di Gaza. Dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh The Guardian, Rabu (30/7), para penandatangan menyebut tindakan Israel sebagai "kampanye brutal" dan mendesak diberlakukannya gencatan senjata permanen.

Para penandatangan berasal dari berbagai bidang-akademisi, seniman, sastrawan, ilmuwan, dan jurnalis. Mereka termasuk peraih Oscar Yuval Abraham, mantan Jaksa Agung Michael Ben-Yair, mantan Ketua Parlemen Avraham Burg, serta sejumlah peraih Israel Prize, penghargaan budaya tertinggi di negara tersebut.

Dalam surat tersebut, mereka menuduh pemerintah Israel secara sistematis "membiarkan warga Gaza kelaparan hingga tewas" dan bahkan mempertimbangkan pemindahan paksa jutaan warga Palestina dari wilayah tersebut. "Komunitas internasional harus menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan kepada Israel hingga kampanye brutal ini dihentikan dan tercapai gencatan senjata permanen," bunyi kutipan surat tersebut.

Seruan ini sangat signifikan, mengingat dukungan terhadap sanksi internasional terhadap Israel masih merupakan hal tabu di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Israel bahkan mendorong undang-undang yang menargetkan pihak-pihak dalam negeri yang menyuarakan dukungan terhadap boikot atau sanksi.

Surat terbuka ini juga mencerminkan kegelisahan yang meningkat di kalangan warga Israel sendiri dan diaspora Yahudi global, seiring makin meluasnya laporan soal kondisi kemanusiaan di Gaza. Gambar anak-anak yang kurus kering dan insiden penembakan terhadap warga kelaparan di pusat distribusi makanan menambah tekanan moral terhadap pemerintah Tel Aviv.

Selain surat tersebut, dua organisasi HAM terkemuka di Israel-B'Tselem dan Physicians for Human Rights Israel-pada Senin lalu juga secara terbuka menyebut bahwa Israel tengah menjalankan kebijakan "genosida" di Gaza. Ini merupakan penilaian yang belum pernah secara resmi mereka keluarkan sebelumnya.

Pada hari yang sama, Gerakan Reformasi Yahudi di Amerika Serikat-denominasi Yahudi terbesar di negara tersebut-menyatakan bahwa pemerintah Israel "ikut bertanggung jawab" atas bencana kelaparan di Gaza. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa tidak ada justifikasi moral untuk memblokade makanan, air, obat-obatan, dan listrik, terutama bagi anak-anak.

Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, juga baru-baru ini mengkritik rencana pembangunan "kota kemanusiaan" di Rafah oleh Kementerian Pertahanan Israel, menyebutnya tidak ubahnya "kamp konsentrasi" dan memperingatkan bahwa memaksa warga Palestina masuk ke dalamnya adalah bentuk pembersihan etnis.

Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah lembaga sayap kanan tetap membantah bahwa Israel menyebabkan kelaparan di Gaza, meskipun data dari lembaga PBB seperti Integrated Food Security Phase Classification menunjukkan sebaliknya. Bahkan mantan Presiden AS Donald Trump pun secara terbuka mengakui adanya "kelaparan nyata" di wilayah tersebut.

Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi atas surat terbuka ini.