JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah mulai mengambil langkah konkret menghadapi dampak krisis energi global.
Salah satunya dengan menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah (work from home/WFH) dalam sepekan sebagai upaya efisiensi BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa keputusan tersebut sudah final dan akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini," ujar Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima investor asal Amerika Serikat.
Ia menegaskan, pengumuman resmi tidak akan melewati akhir Maret 2026. Artinya, publik tinggal menunggu hitungan hari sebelum skema WFH ini diberlakukan, khususnya bagi pegawai pemerintah.
Langkah ini muncul sebagai respons atas tekanan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah, terutama melibatkan Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Presiden terus memantau langsung perkembangan kebijakan ini dan pengumuman tinggal menunggu waktu.
Meski dinilai sebagai langkah strategis, kebijakan ini juga menuai catatan. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menilai WFH satu hari per minggu merupakan solusi jangka pendek yang efektif untuk menekan konsumsi energi, tetapi tidak bisa dijadikan solusi utama dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah tetap perlu menyiapkan strategi komprehensif lain untuk menghadapi fluktuasi harga minyak global yang tidak menentu.
Rencananya, skema WFH ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga tengah dikaji untuk sektor swasta dan pemerintah daerah. Jika diterapkan secara luas, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas harian secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada penghematan konsumsi BBM nasional.
Di tengah tekanan global, langkah ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah: menekan konsumsi energi dari sisi domestik sambil mencari solusi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!