Wacana New Gaza: Sebuah Solusi atau Ladang Kolonial AS-Israel?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Amerika Serikat resmi memamerkan rencana ambisius bertajuk "New Gaza", sebuah proyek rekonstruksi besar-besaran yang diklaim akan membangun kembali wilayah Gaza dari nol. Dalam presentasi yang ditampilkan pada seremoni penandatanganan piagam Board of Peace di World Economic Forum (WEF) Davos, publik diperlihatkan gambaran deretan gedung pencakar langit di pesisir Mediterania, kawasan hunian baru di Rafah, hingga zona industri, pariwisata, dan teknologi untuk menampung sekitar 2,1 juta penduduk Gaza.

Rencana ini dipresentasikan bersamaan dengan dimulainya operasional Board of Peace, badan internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertugas mengawasi gencatan senjata, demiliterisasi, serta rekonstruksi Gaza pascaperang Israel-Hamas yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Trump menyebut Gaza sebagai "lokasi properti yang luar biasa", pernyataan yang langsung memicu kontroversi karena menempatkan wilayah konflik kemanusiaan dalam sudut pandang investasi.

Peta "Master Plan" yang ditampilkan menunjukkan pembagian wilayah Gaza ke dalam beberapa fase pembangunan. Proyek akan dimulai dari Rafah, lalu bergerak ke utara hingga Gaza City. Di dalamnya terdapat rencana pembangunan pelabuhan laut, bandara baru di dekat perbatasan Mesir, serta kawasan "coastal tourism" yang dipenuhi ratusan menara apartemen. Namun, di sisi lain, peta tersebut juga memperlihatkan area kosong di sepanjang perbatasan Israel dan Mesir yang disebut sebagai "security perimeter", zona di mana pasukan Israel akan tetap ditempatkan hingga Gaza dinyatakan sepenuhnya aman.

Keterlibatan Jared Kushner, menantu Trump sekaligus tokoh kunci di balik gencatan senjata Oktober lalu, menambah sorotan. Kushner menyebut sekitar 60 juta ton puing bangunan harus dibersihkan akibat perang, sembari menegaskan bahwa demiliterisasi Gaza adalah syarat mutlak agar investasi internasional bisa masuk. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa tidak ada "rencana B" jika Hamas menolak menyerahkan senjata.

Di tengah narasi pembangunan dan investasi, kondisi kemanusiaan di Gaza masih jauh dari kata pulih. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 80 persen infrastruktur Gaza rusak atau hancur, hampir satu juta warga kehilangan tempat tinggal, dan lebih dari 1,6 juta orang berada dalam kondisi rawan pangan akut. Gencatan senjata yang berlaku pun masih rapuh, dengan laporan serangan yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Di sinilah kritik terhadap konsep "New Gaza" mulai menguat. Banyak pihak menilai rencana ini lebih menyerupai proyek rekayasa geopolitik dan ekonomi ketimbang solusi berkeadilan bagi rakyat Palestina. Kekhawatiran muncul bahwa rekonstruksi akan berjalan di bawah kontrol keamanan Israel dan kepentingan investasi Amerika Serikat, sementara aspirasi kemerdekaan Palestina justru terpinggirkan.

Kritik serupa juga diarahkan pada keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang ikut menandatangani Piagam Board of Peace di Davos. Meski pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia bertujuan menjaga agar proses transisi Gaza tetap berada dalam koridor solusi dua negara, langkah tersebut memunculkan perdebatan di dalam negeri. Sebagian pengamat menilai keterlibatan Indonesia berisiko melegitimasi skema rekonstruksi yang tidak sepenuhnya berpihak pada kedaulatan Palestina.

Board of Peace sendiri merupakan badan yang diinisiasi AS dan telah mendapat dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025). Dalam mandatnya, badan ini mengawasi stabilisasi keamanan dan rekonstruksi Gaza, serta mendorong pembentukan pemerintahan teknokratis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Namun, Hamas sebelumnya menegaskan penolakan terhadap pelucutan senjata tanpa adanya jaminan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyerukan implementasi penuh rencana perdamaian, termasuk penarikan pasukan Israel dan peran sentral Otoritas Palestina dalam administrasi Gaza. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog secara terbuka memuji kepemimpinan Trump, tetapi menegaskan bahwa "ujian sesungguhnya" adalah keluarnya Hamas dari Gaza.

Dalam konteks ini, wacana "New Gaza" tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan mendasar: apakah proyek ini benar-benar ditujukan untuk memulihkan kehidupan rakyat Palestina, atau justru membuka babak baru kontrol politik, keamanan, dan ekonomi oleh kekuatan asing? Bagi Indonesia dan negara-negara lain yang terlibat, tantangannya bukan sekadar ikut dalam forum global, melainkan memastikan bahwa rekonstruksi Gaza tidak berubah menjadi ladang kolonialisme gaya baru yang mengorbankan hak-hak dasar bangsa Palestina.