Gubernur Bengkulu Resmi Larang Studi Tur dan Wisuda Sekolah: Tak Boleh Bebani Orang Tua!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan kebijakan tegas dengan melarang seluruh sekolah di wilayahnya mengadakan studi tur dan wisuda. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK hingga SMA/SMK, sebagai respons terhadap banyaknya keluhan dari orang tua murid.

"Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan studi tur maupun wisuda yang membebani orang tua murid," ujar Helmi Hasan, dilansir dari ANTARA, Rabu.

Keputusan tersebut muncul setelah banyak laporan dari wali murid yang mengeluhkan beban finansial akibat biaya studi tur dan wisuda. Kegiatan yang seharusnya menjadi momen spesial bagi siswa justru menambah tekanan ekonomi bagi keluarga, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren perjalanan wisata edukatif dan acara wisuda semakin marak di berbagai sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang tua mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, serta berbagai kebutuhan tambahan lainnya.

Hal ini membuat banyak orang tua merasa terbebani dengan pengeluaran yang dinilai tidak esensial.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa adanya tekanan ekonomi dari kegiatan yang tidak wajib.

Oleh karena itu, kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa sekolah lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menambah beban bagi wali murid.

Gubernur Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, serta komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan harus lebih diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran dibandingkan kegiatan seremonial yang berpotensi menciptakan kesenjangan sosial di antara siswa.

"Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat," tegasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh sekolah di Bengkulu dapat menyesuaikan program kegiatan mereka agar lebih inklusif dan tidak memberatkan para wali murid.

Pemerintah juga akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini demi memastikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh siswa di Bengkulu.