Kepercayaan Investor Dipertaruhkan, MSCI Minta Reformasi Pasar Modal RI Dipercepat

JAKARTA, GENVOICE.ID - Otoritas pasar modal dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) didorong untuk segera merespons berbagai catatan yang disampaikan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam evaluasi terbarunya terhadap pasar Indonesia.

Meski Indonesia masih berhasil mempertahankan status sebagai emerging market, sejumlah catatan yang diberikan MSCI menunjukkan masih adanya tantangan besar terkait transparansi, tata kelola, dan kepastian hukum. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai evaluasi MSCI seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan pasar modal nasional.

Menurutnya, perhatian dunia internasional kini tidak hanya tertuju pada pertumbuhan pasar, tetapi juga pada komitmen Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI), David Sutyanto, menilai catatan MSCI dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi pasar modal. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain transparansi kepemilikan saham, validitas free float, hingga dugaan praktik coordinated trading yang berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia.

"Catatan ini harus menjadi pemicu percepatan reformasi pasar modal. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten, terukur, dan dapat dirasakan dampaknya oleh investor internasional," ujar David.

Ia menambahkan, peluang Indonesia untuk tetap mempertahankan status emerging market masih sangat terbuka selama reformasi di bidang transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan dijalankan secara efektif.

Kepercayaan Investor Jadi Modal Utama

Hardjuno menilai perhatian MSCI terhadap kepemilikan saham, free float, dan dugaan transaksi terkoordinasi bukan sekadar persoalan teknis. Semua itu berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, Kresna Life, hingga WanaArtha Life menjadi contoh bagaimana lemahnya tata kelola dapat menimbulkan kerugian besar sekaligus menggerus kepercayaan investor.

Ia menegaskan bahwa pasar modal pada dasarnya dibangun di atas fondasi kepercayaan. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga menilai apakah suatu negara mampu menjamin keterbukaan informasi, perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku pasar, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

"Ketika investor meragukan siapa pemilik sebenarnya sebuah perusahaan, mempertanyakan kewajaran harga saham, atau melihat penegakan hukum yang tidak konsisten, mereka cenderung memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih aman," jelasnya.

Transaksi Semu Bisa Ganggu Kredibilitas Pasar

Hardjuno juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dugaan coordinated trading yang menjadi perhatian MSCI. Menurutnya, transaksi yang tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar berpotensi menciptakan distorsi harga dan menurunkan kredibilitas bursa di mata investor internasional.

Ia menekankan bahwa membangun pasar modal yang kuat tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah investor atau mendorong lebih banyak perusahaan melakukan penawaran saham perdana (IPO).

"Yang paling penting adalah memastikan pasar berjalan secara jujur, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh pelaku pasar," ujarnya.

Investor Lebih Menghargai Konsistensi Penegakan Aturan

Hardjuno mencontohkan sejumlah negara yang berhasil menjadi tujuan utama investasi global karena memiliki kepastian hukum yang kuat. Singapura dikenal berkat transparansi dan konsistensi dalam penegakan aturan, sementara Korea Selatan dan India terus melakukan reformasi tata kelola untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Menurutnya, pelajaran penting dari negara-negara tersebut sangat sederhana. Investor tidak mencari negara yang memiliki aturan paling banyak, melainkan negara yang paling konsisten menjalankan dan menegakkan aturan yang telah dibuat.

"Investor tidak mencari negara dengan regulasi terbanyak. Mereka mencari negara yang paling konsisten menegakkan aturan. Di situlah pentingnya rule of law," tegasnya.

Potensi Indonesia Sangat Besar

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan ekonomi yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik arus modal global.

Namun, Hardjuno mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan cukup tanpa dukungan kepercayaan pasar. Transparansi, kepastian hukum, dan integritas pasar menjadi faktor utama yang menentukan keputusan investor untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang.

Ia menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu destinasi investasi paling menarik di kawasan apabila mampu memperkuat ketiga aspek tersebut secara konsisten.

Saatnya Membuktikan Reformasi Berjalan

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai hasil Market Classification Review 2026 dari MSCI menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal Indonesia.

Menurutnya, fokus MSCI kini bukan lagi pada rencana atau pengumuman reformasi, melainkan efektivitas implementasi di lapangan.

"Jika sebelumnya tantangannya adalah merancang reformasi, sekarang tantangannya adalah membuktikan reformasi itu benar-benar berjalan. Investor global ingin melihat peningkatan nyata dalam transparansi, pembentukan harga yang sehat, kualitas pengawasan, serta integritas pasar," kata Fakhrul.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia mempertahankan status emerging market tidak hanya penting bagi pasar saham, tetapi juga berpengaruh terhadap persepsi investor terhadap keseluruhan sistem keuangan nasional. Dengan implementasi reformasi yang konsisten, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing pasar modalnya di tingkat global.