Aksi Demonstrasi di Filipina Rusuh, Warga Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah

JAKARTA, Genvoice.id - Demonstrasi besar menuntut pertanggungjawaban pemerintah meletus di sejumlah titik di Manila dan kota-kota lain di Filipina pada Minggu, 21 September 2025, menyusul tudingan korupsi skala besar dalam proyek pengendalian banjir. Walau sebagian besar aksi berlangsung damai, bentrokan antara massa dan aparat kepolisian tak terhindarkan.

Aksi ini dipicu oleh skandal korupsi dalam proyek pengendalian banjir (flood control projects) yang diduga melibatkan ketidakberesan besar dalam penggunaan anggaran publik. Beberapa proyek laporan dianggap tidak selesai dengan standar yang semestinya, bahkan ada yang diduga hanya sekadar proyek "hantu" (ghost projects) tanpa realisasi fisik.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. sendiri dalam beberapa kesempatan mengakui ungkapan publik tentang kemarahan warga, dan pemerintah membentuk komisi independen untuk menyelidiki dugaan korupsi ini.

Demonstrasi berlangsung di beberapa tempat strategis, termasuk Luneta Park, Rizal Park, dan jalan-jalan menuju Istana Kepresidenan. Sekitar 49.000 orang dilaporkan berkumpul di Luneta Park, sementara penyelenggara memperkirakan jumlah yang hadir bisa sekitar 80.000 jiwa.

Dari aksi rusuh tersebut, sekitar 72 orang ditahan, termasuk beberapa anak di bawah umur. Polisi dan aparat keamanan lainnya mengalami luka dari aksi pelemparan dan bentrokan fisik.

Para demonstran menyuarakan beberapa tuntutan konkret: penyelidikan tuntas dan transparan terhadap proyek pengendalian banjir yang dianggap bermasalah, pemulihan dana publik yang diduga dikorupsi atau disalahgunakan, proses hukum terhadap pejabat dan kontraktor yang terbukti bersalah dan transparansi lebih besar.

Pemerintah menegaskan bahwa investigasi tidak akan membiarkan pejabat tinggi sekalipun lolos dari penilaian. Namun, pemerintah juga mengimbau ketertiban dan mengingatkan bahwa kekerasan dan vandalisme dapat merusak pesan demonstran dan memperburuk situasi. Aparat keamanan bersiaga tinggi di kawasan-kawasan strategis.

Pemerintah sekarang berada di persimpangan penting, apakah penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh, pelaku akan dihukum, dan sistem dibuat lebih transparan agar kepercayaan publik bisa dipulihkan atau malah sebaliknya.