Putin Tiba-Tiba Terbuka untuk Pembicaraan Bilateral dengan Ukraina, Ada Apa?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara mengejutkan menyatakan dirinya terbuka untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Ukraina, setelah selama bertahun-tahun menolak wacana tersebut. Sebelumnya, Putin sempat menetapkan syarat bahwa Presiden Volodymyr Zelenskyy harus diganti sebelum dialog dapat dilakukan.

Dalam pernyataan kepada televisi pemerintah Rusia, Putin mengatakan bahwa pihaknya "selalu memiliki sikap positif terhadap setiap inisiatif perdamaian" dan berharap perwakilan dari pemerintah Ukraina bersedia mengambil langkah serupa. Meski demikian, hingga kini Putin masih menyebut pemerintahan Kyiv sebagai "rezim" dan tetap menuntut pemilu di Ukraina untuk memilih presiden baru. Sementara itu, konstitusi Ukraina tidak mengizinkan pelaksanaan pemilu selama negara dalam status darurat militer.

Di sisi lain, Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan kesiapan Ukraina untuk berdialog demi menghentikan serangan terhadap warga sipil. Dalam pidato malamnya, Zelenskyy menegaskan bahwa Kyiv tetap berkomitmen tidak menyerang sasaran sipil dan menunggu tanggapan resmi dari Moskow.

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, tidak ada pertemuan langsung antara kedua pemimpin. Situasi ini semakin rumit setelah beberapa laporan menyebut pemerintahan Trump di Amerika Serikat memberikan tekanan kepada kedua pihak untuk menunjukkan kemajuan dalam upaya perdamaian, dengan ancaman akan menghentikan dukungan diplomatik jika negosiasi tidak segera dilakukan.

Sementara itu, delegasi Ukraina dijadwalkan bertolak ke London untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi di Paris pekan sebelumnya, di mana para pejabat Barat membahas berbagai skenario penyelesaian konflik. Salah satu prioritas yang diusung Ukraina dalam pertemuan tersebut adalah mendorong gencatan senjata tanpa syarat.

Di medan perang, bentrokan masih terus berlangsung. Pada Senin lalu, serangan Rusia di wilayah Kherson menewaskan sedikitnya tiga orang, meskipun sebelumnya Putin sempat mengumumkan gencatan senjata Paskah selama 30 jam. Pihak Ukraina menuding pasukan Rusia berulang kali melanggar kesepakatan tersebut, dengan melancarkan serangan menggunakan artileri, drone, dan infanteri di beberapa wilayah, termasuk Pokrovsk di Donetsk dan wilayah Kursk di Rusia.

Di sisi lain, Uni Eropa tengah mempertimbangkan sanksi serius terhadap Hongaria, yang dinilai terus memihak Rusia dalam perang ini. Pemerintah Viktor Orbán diketahui beberapa kali memblokir sanksi terhadap Moskow dan menunda pencairan dana bantuan militer untuk Ukraina.

Di Rusia, seorang jurnalis senior, Ekaterina Barabash, dilaporkan melarikan diri dari tahanan rumah. Barabash sebelumnya ditangkap karena mengkritik operasi militer Rusia di Ukraina dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Kasus ini menambah daftar panjang tekanan terhadap kebebasan pers di Rusia sejak invasi dimulai.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai. Sejumlah bocoran menyebut adanya rencana kesepakatan yang dinilai sangat menguntungkan Rusia, termasuk pengakuan atas Crimea sebagai wilayah Moskow, pembatasan keanggotaan Ukraina di NATO, serta pembentukan zona netral di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Namun, Ukraina menegaskan bahwa menyerahkan wilayah dan menerima netralitas permanen bukan pilihan yang bisa diterima.