Lebih dari 100 Presiden Universitas di AS Tanda Tangani Surat Kecaman terhadap Pemerintahan Trump

JAKARTA, GENVOICE.ID - Lebih dari 100 presiden universitas di Amerika Serikat menandatangani sebuah surat pernyataan yang mengecam kebijakan pemerintahan Donald Trump terhadap institusi pendidikan tinggi. Pernyataan tersebut diterbitkan oleh American Association of Colleges and Universities (AAC&U) pada Selasa (waktu setempat) sebagai respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam independensi kampus.

Dalam pernyataan tersebut, para pimpinan universitas menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "intervensi pemerintah yang berlebihan dan belum pernah terjadi sebelumnya" dalam urusan kampus. Mereka menyatakan terbuka terhadap pengawasan pemerintah yang sah, namun menolak campur tangan yang dianggap tidak semestinya dalam kegiatan akademik, kehidupan mahasiswa, dan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus.

Beberapa universitas ternama seperti Harvard, Princeton, dan Brown termasuk di antara institusi yang menandatangani pernyataan tersebut. Langkah ini diambil di tengah serangkaian kebijakan pemerintah AS yang memicu kontroversi, termasuk pembekuan dana federal senilai 2,3 miliar dolar AS untuk Harvard University dan ancaman pencabutan status bebas pajak universitas tersebut. Pemerintah menuding Harvard gagal melindungi mahasiswa Yahudi dari aksi protes pro-Palestina di kampus.

Selain Harvard, beberapa universitas lain seperti Cornell, Northwestern, Columbia, Princeton, Brown, dan University of Pennsylvania juga mengalami ancaman pemotongan dana. Beberapa di antaranya bahkan diminta memenuhi tuntutan pemerintah, seperti menyerahkan kendali akademik jurusan kepada pihak luar, melakukan audit terhadap pandangan mahasiswa dan dosen, serta bekerja sama dalam upaya deportasi mahasiswa internasional.

Presiden American Association of Colleges and Universities, Lynn Pasquarella, menyatakan bahwa terdapat kesepakatan luas di antara para pemimpin universitas tentang pentingnya menyuarakan sikap bersama. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam beberapa bulan terakhir membebani pimpinan kampus dan menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap dunia akademik.

"Banyak pemimpin kampus yang kesulitan merespons semua kebijakan secara bersamaan, karena terus-menerus dihadapkan pada serangkaian keputusan, instruksi eksekutif, dan pengumuman kebijakan baru," ujar Pasquarella.

Sementara itu, Universitas Columbia dilaporkan telah menerima sebagian syarat dari pemerintah untuk memulihkan pendanaannya, termasuk penyerahan pengawasan salah satu jurusan akademik kepada pihak eksternal. Presiden Columbia tidak ikut menandatangani pernyataan bersama tersebut.

Pernyataan kolektif ini menegaskan kembali komitmen universitas-universitas di AS sebagai pusat kajian terbuka, di mana mahasiswa, dosen, dan staf bebas bertukar gagasan tanpa takut akan ancaman sensor, balasan, atau deportasi.

Langkah ini juga menjadi bagian dari respons yang lebih luas. Beberapa asosiasi pendidikan dan organisasi dosen telah lebih dulu mengajukan gugatan hukum atas kebijakan pemerintah, sementara sejumlah universitas membentuk aliansi solidaritas untuk saling melindungi.

Pasquarella menyebut bahwa pernyataan ini baru merupakan langkah awal, dan ke depan akan diikuti dengan berbagai upaya lain untuk mempertahankan kebebasan akademik serta independensi institusi pendidikan di Amerika Serikat.