Raja Malaysia Tegaskan Bahasa Melayu Bahasa Utama, Tolak yang Tak Bisa Menerimanya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan bahwa Bahasa Melayu harus diterima sebagai bahasa utama dan bahasa kebangsaan Malaysia.

Ia menyatakan bahwa pihak yang tidak dapat menerima penggunaan Bahasa Melayu sebaiknya tidak tinggal di negara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sultan Ibrahim saat membuka Sidang Pertama Masa Jabatan Ke-15 Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur, Senin.

"Bahasa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan. Kalau ada yang tidak terima Bahasa Melayu, lebih baik jangan tinggal di Malaysia," ujar Sultan Ibrahim dalam pidatonya.

Ia menekankan bahwa sistem pendidikan baru di Malaysia harus sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Sultan Ibrahim juga meminta seluruh perancangan kebijakan pendidikan tetap menegaskan pentingnya Bahasa Melayu dan sejarah Malaysia sebagai bagian mendasar dalam proses pembelajaran.

Selain soal bahasa dan pendidikan, Sultan Ibrahim mengingatkan kembali bahwa pembentukan Malaysia didasarkan pada Perjanjian Malaysia 1963 yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada tujuan awal pembentukan negara, yaitu memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa saling menghormati, serta membangun kerja sama erat antara pemerintah pusat dan negara bagian.

Dalam kesempatan itu, Raja Malaysia juga mengingatkan para anggota parlemen agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, sehingga tidak memicu ketegangan atau provokasi di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan harus diselesaikan secara matang dan bijaksana, bukan dengan kebencian atau prasangka.

Sultan Ibrahim menegaskan bahwa hak-hak negara bagian tetap harus dihormati, namun kepentingan Malaysia sebagai sebuah negara harus selalu diutamakan. Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan dan perdebatan di parlemen tidak boleh semata-mata didorong oleh kepentingan politik partai, melainkan harus mempertimbangkan masa depan dan persatuan negara.