ESDM Tegaskan Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang, Benarkah Ada Potensi Mineral di Sekitar Habitat Badak Jawa?
Kementerian ESDM memastikan tidak ada izin pertambangan yang diterbitkan di Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya. Meski sebagian wilayah laut sempat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), penetapan tersebut bukan berarti aktivitas tambang boleh dilakukan.
JAKARTA, GENVOICE.ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, Banten, bukan merupakan wilayah pertambangan. Hingga saat ini, pemerintah juga memastikan belum pernah menerbitkan satu pun izin tambang, baik di dalam kawasan konservasi tersebut maupun di perairan sekitarnya.
Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya perhatian publik terhadap status wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang tercatat masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Pemerintah menjelaskan bahwa penetapan suatu kawasan sebagai WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwa keberadaan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Menurutnya, seluruh aktivitas pertambangan harus mengikuti ketentuan hukum serta memperhatikan aspek lingkungan dan perlindungan kawasan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," kata Dwi Anggia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
ESDM Pastikan Tidak Ada Izin Tambang di Ujung Kulon
Pernyataan Kementerian ESDM tersebut sekaligus memberikan penjelasan mengenai status kegiatan pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah menegaskan bahwa kawasan taman nasional tersebut tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan hingga saat ini.
Kepastian tersebut penting mengingat Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis penting. Selain menjadi kawasan perlindungan keanekaragaman hayati, wilayah ini juga dikenal sebagai habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia.
Perhatian terhadap kawasan tersebut semakin meningkat setelah muncul pembahasan mengenai potensi mineral di perairan sekitarnya. Meski demikian, Kementerian ESDM menekankan bahwa informasi mengenai potensi geologi maupun pencantuman wilayah dalam perencanaan pertambangan tidak dapat diartikan sebagai persetujuan untuk melakukan eksploitasi.
Bagaimana Wilayah Perairan Ujung Kulon Masuk WUP?
Dwi Anggia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Pada 2013, pernah terdapat usulan penetapan WUP di wilayah tersebut, tetapi kawasan perairan sekitar Ujung Kulon dikecualikan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Perkembangan berikutnya terjadi setelah Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan usulan mengenai wilayah pertambangan. Pengajuan tersebut disampaikan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2018 tanggal 16 November 2015.
Melalui usulan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon kemudian masuk dalam cakupan Wilayah Usaha Pertambangan. Penetapan ini tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Ketentuan mengenai wilayah pertambangan tersebut kemudian ditetapkan kembali pada 2022. Selanjutnya, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 kembali mengulangi penetapan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki ketentuan sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Ada Potensi Mineral, tetapi Bukan Berarti Bisa Ditambang
Kementerian ESDM membenarkan bahwa wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi. Potensi tersebut dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan.
Namun, pemerintah mengingatkan bahwa penetapan WUP mempunyai fungsi berbeda dengan pemberian izin kegiatan pertambangan. Status tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan persetujuan untuk melakukan aktivitas eksploitasi.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujar Dwi.
Penjelasan tersebut menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman mengenai status perairan di sekitar Ujung Kulon. Dengan demikian, masuknya sebagian wilayah perairan ke dalam WUP tidak otomatis berarti perusahaan atau pihak tertentu dapat langsung melakukan kegiatan penambangan.
Izin Pertambangan Harus Memenuhi Sejumlah Persyaratan
Kementerian ESDM menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memperhatikan aspek teknis pertambangan, proses tersebut juga wajib mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan keberadaan kawasan konservasi.
Ketentuan mengenai perizinan usaha pertambangan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025. Dalam prosesnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.
Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Artinya, keberadaan potensi mineral maupun status WUP tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memulai aktivitas pertambangan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan dan kawasan konservasi dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip tersebut menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral tidak mengabaikan ketentuan perlindungan lingkungan.
Ujung Kulon Jadi Sorotan karena Wacana Relokasi Badak Jawa
Taman Nasional Ujung Kulon belakangan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Gagasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo.
Wacana relokasi tersebut dikaitkan dengan langkah mitigasi terhadap potensi ancaman gelombang tsunami akibat aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ancaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang disoroti dalam pembahasan mengenai keselamatan populasi Badak Jawa di habitat alaminya.
Di sisi lain, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup satwa langka tersebut. Seluruh populasi Badak Jawa yang diketahui masih bertahan di alam liar berada di kawasan konservasi ini.
Dengan adanya penegasan dari Kementerian ESDM, pemerintah memastikan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan dan tidak ada izin tambang yang diterbitkan di dalam kawasan maupun perairan sekitarnya. Penjelasan mengenai status WUP juga menegaskan bahwa perencanaan wilayah pertambangan harus dibedakan dari pemberian izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!