Bahlil Ungkap Nasib Pertalite untuk Desil 9-10, Harga Subsidi Tak Naik hingga Desember 2026

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut belum dapat diterapkan karena pemerintah masih memastikan akurasi data masyarakat berdasarkan pembagian desil.

Bahlil menilai ketepatan data menjadi faktor penting agar kebijakan subsidi BBM benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang bertujuan memperbaiki penyaluran subsidi justru membuat masyarakat kurang mampu ikut mengalami kesulitan.

Data Desil Masih Dicek Pemerintah

Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian atau exercise terhadap rencana pembatasan Pertalite tersebut. Menurutnya, data pembagian kelompok masyarakat berdasarkan desil masih perlu diperiksa karena terdapat sejumlah keluhan mengenai ketidaksesuaian kondisi ekonomi dengan kategori yang tercatat.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujar Bahlil di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan klasifikasi tersebut benar sebelum menjadikannya dasar untuk menentukan siapa yang dapat membeli BBM bersubsidi.

Jangan Sampai Warga Miskin Ikut Terdampak

Menurut Bahlil, persoalan validitas data tidak bisa dianggap sepele dalam penerapan kebijakan subsidi. Kesalahan dalam menentukan kelompok penerima dapat membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan akses terhadap BBM dengan harga yang lebih terjangkau.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," terang Bahlil.

Karena alasan tersebut, pemerintah belum menetapkan kapan pembatasan Pertalite berdasarkan desil akan mulai diberlakukan. Evaluasi data masih dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Kuota Pertalite Juga Sedang Dihitung

Selain membahas pembatasan berdasarkan desil, pemerintah juga tengah menghitung kemungkinan penyesuaian kuota Pertalite. Perhitungan tersebut dilakukan setelah adanya perubahan harga BBM nonsubsidi yang mendorong sebagian masyarakat beralih mengonsumsi BBM bersubsidi.

Bahlil menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM dunia sempat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM dengan RON 92 kemudian beralih ke RON 90 sehingga konsumsi Pertalite mengalami peningkatan.

"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," papar Bahlil.

Harga Pertalite Dipastikan Tidak Naik

Di tengah pembahasan mengenai pembatasan dan kuota, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Ia menegaskan harga Pertalite setidaknya akan tetap dipertahankan hingga Desember 2026 sambil pemerintah melihat perkembangan harga minyak dunia.

"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global," tegasnya.

Berbeda dengan BBM bersubsidi, harga BBM nonsubsidi akan tetap mengikuti mekanisme pasar. Artinya, perubahan harga minyak dunia dan faktor lain yang memengaruhi harga pasar dapat tercermin pada harga BBM nonsubsidi.

Pemerintah kini masih harus menyelesaikan sejumlah perhitungan sebelum mengambil keputusan final mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan desil. Validitas data, kebutuhan kuota, serta perkembangan harga minyak global menjadi sejumlah faktor yang akan dipertimbangkan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.