BEM UI Minta Maaf Bikin Jakarta Macet, Singgung 81 Tahun Kemacetan Struktural

JAKARTA, GENVOICE.ID - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyampaikan permintaan maaf kepada warga Jakarta karena aksi demonstrasi bertajuk "Merebut Kemerdekaan" menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, Selasa (18/8/2026). Namun, mahasiswa menilai kemacetan akibat aksi hanya berlangsung sementara dibandingkan persoalan struktural yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Permintaan maaf tersebut disampaikan BEM UI melalui pernyataan sikap yang dikirimkan Ketua BEM UI Yatalathof Imawan pada Selasa siang. Dalam pernyataannya, mereka menyebut kemacetan lalu lintas akibat demonstrasi hanya terjadi selama beberapa jam.

"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini. Namun ingat: kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk," demikian pernyataan BEM UI.

Massa BEM UI Berangkat dari Depok

Sekitar pukul 13.15 WIB, Yatalathof mengatakan massa mahasiswa UI sedang menuju Bundaran HI dari kampus mereka di Depok, Jawa Barat. Para mahasiswa menggunakan angkutan kota setelah rencana keberangkatan menggunakan bus mengalami kendala.

Sebelumnya, BEM UI telah memesan 24 bus Kopaja untuk mengangkut peserta aksi. Namun, para sopir disebut membatalkan pesanan secara mendadak sehingga mahasiswa memilih menggunakan angkot untuk menuju lokasi demonstrasi.

"Sudah di Jalan Tebet, naik angkot," kata Yatalathof.

BEM UI Soroti Persoalan Kedaulatan

Dalam pernyataan sikapnya, BEM UI mengaitkan aksi "Merebut Kemerdekaan" dengan kondisi Indonesia yang telah 81 tahun merdeka. Mereka mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirayakan setiap tahun, terutama ketika masih terdapat persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

BEM UI menyebut cita-cita awal para pendiri bangsa adalah membangun republik yang tidak menjadi milik penguasa maupun pengusaha, melainkan milik seluruh rakyat. Karena itu, mereka menilai sejumlah kebijakan dan kondisi saat ini perlu dikritisi.

Mahasiswa juga menyoroti persoalan kedaulatan ekonomi dan politik. Mereka menilai kepentingan asing masih memiliki pengaruh melalui sejumlah perjanjian dagang, sementara di dalam negeri terdapat persoalan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan penegakan hukum.

"Keadilan kita dipertanyakan ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tulis BEM UI.

Selain itu, BEM UI menilai kemakmuran yang seharusnya dirasakan masyarakat masih jauh dari kenyataan. Mereka menyoroti terbatasnya lapangan pekerjaan, persoalan akses pendidikan dan kesehatan, serta distribusi kekayaan yang dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Sebut Indonesia Mengalami Krisis Kedaulatan

BEM UI kemudian menyebut berbagai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi. Mereka menilai Indonesia tengah menghadapi krisis kedaulatan.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," tegas BEM UI.

Kritik juga diarahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan sejak 2024. BEM UI menilai pemerintah banyak menggunakan narasi mengenai kedaulatan, tetapi belum menunjukkan implementasi yang sesuai dengan cita-cita tersebut.

"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya," ujar BEM UI.

Mereka juga mengkritik penggunaan aparat dalam menangani persoalan sipil. Menurut BEM UI, aparat seharusnya lebih berfokus pada perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Delapan Tuntutan BEM UI

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta penghentian apa yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mereka juga menuntut pelaksanaan reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, serta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, BEM UI meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan lainnya mencakup penghentian pemusatan kekuasaan, penolakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta pengembalian otonomi daerah. BEM UI juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.

Mereka turut mendesak penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).

Ajak Masyarakat Rebut Kembali Kemerdekaan

BEM UI tidak hanya mengarahkan tuntutannya kepada mahasiswa. Mereka mengajak masyarakat dari berbagai kelompok untuk turut menyuarakan kritik apabila menilai cita-cita kemerdekaan Indonesia telah menyimpang.

"Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya," tulis BEM UI.

BEM UI menilai harapan bahwa perubahan akan terjadi dengan sendirinya melalui pergantian kekuasaan telah pupus. Mereka menegaskan kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan melalui seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pernyataan penutupnya, BEM UI menyebut kemerdekaan berisiko hanya menjadi bagian dari pidato apabila republik masih dianggap sebagai milik segelintir pihak.