Program MBG Ala Trump di Sekolah AS Tersandung Dapur dan Dana, Kok Bisa?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mendorong perubahan makanan sekolah agar lebih banyak menggunakan bahan segar dan mengurangi makanan ultra-olahan. Namun, program tersebut mulai menghadapi kendala karena banyak sekolah belum memiliki fasilitas, tenaga kerja, serta anggaran yang memadai.

Kondisi tersebut salah satunya terlihat di Sekolah Dasar Thomas Hooker, Connecticut. Pada Senin (28/9) pagi, tiga staf kantin harus menyiapkan makanan untuk sekitar 300 siswa dengan fasilitas dapur yang sangat terbatas.

Dapur Sekolah Jadi Tantangan

Menu yang disiapkan sekolah sebenarnya sudah berusaha mengombinasikan makanan olahan dengan bahan yang lebih segar. Para staf mengolah nugget ayam beku dengan saus jeruk, kemudian menyajikannya bersama nasi merah dan buncis segar.

Sekolah juga menyediakan patty hamburger dengan keju, wortel mini, irisan mentimun, tomat ceri, apel, jeruk, serta buah kalengan. Namun, proses menyiapkan makanan tersebut tidak didukung fasilitas dapur yang ideal.

Bangunan sekolah yang berdiri sejak 1960-an itu bahkan tidak memiliki dapur karena pada masa tersebut banyak siswa pulang ke rumah untuk makan siang. Sekolah Umum Meriden akhirnya mengubah tiga lemari menjadi fasilitas dapur agar kebutuhan makanan siswa tetap dapat dipenuhi.

Direktur layanan makanan dan nutrisi Meriden, Susan Maffe, mengatakan kondisi tersebut membuat pengolahan makanan dari bahan segar menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Menurutnya, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu persoalan utama ketika sekolah diminta meningkatkan kualitas makanan.

"Kondisi ini jelas sangat menantang," kata Maffe.

Pemerintah Trump Dorong Makanan Lebih Sehat

Perubahan pola makanan sekolah tersebut menjadi bagian dari gerakan Make America Healthy Again yang didorong Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Robert F. Kennedy Jr. Pemerintah ingin sekolah mengurangi ketergantungan pada makanan ultra-olahan dan memperbanyak hasil bumi segar, biji-bijian utuh, serta sumber protein berkualitas.

Kennedy menilai perubahan tersebut membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai. Sekolah, menurutnya, membutuhkan dapur yang lebih baik, peralatan, pelatihan tenaga kerja, serta model praktis untuk memasak makanan dari awal.

"Kita perlu memperluas masakan rumahan, mengurangi tambahan gula dan makanan ultra-olahan, serta menyajikan lebih banyak hasil bumi segar, biji-bijian utuh, dan protein berkualitas tinggi," kata Kennedy dalam konferensi pers pada Agustus.

Untuk membantu sekolah melakukan perubahan, Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengumumkan hibah peralatan senilai US$70 juta atau sekitar Rp1,1 triliun. Pemerintah juga menyiapkan US$30 juta atau sekitar Rp470 miliar untuk penelitian mengenai cara menyediakan makanan sekolah yang lebih sehat dengan biaya efisien.

Dana Hibah Dinilai Belum Cukup

Meski pemerintah telah menyiapkan dana, pengelola layanan makanan sekolah menilai jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Ketua School Nutrition Foundation Gay Anderson mengatakan dana US$70 juta harus dibagi kepada sekolah di seluruh 50 negara bagian.

"Uang sebesar US$70 juta tidak akan cukup untuk menjangkau 50 negara bagian," kata Anderson.

Kondisi di Meriden menjadi gambaran besarnya kebutuhan tersebut. Distrik sekolah itu menghabiskan lebih dari US$300 ribu untuk membeli dan memperbaiki peralatan pada tahun sebelumnya, sedangkan Connecticut pada tahap awal hanya memperoleh US$209 ribu dari hibah peralatan untuk seluruh negara bagian.

Masalah pendanaan juga terjadi di wilayah lain. Distrik sekolah Anderson di Sioux Falls, South Dakota, diperkirakan membutuhkan sekitar US$350 ribu hanya untuk melengkapi sekolah dasar agar dapat menyediakan sarapan hangat, sementara dana hibah tahap awal yang akan diterima South Dakota hanya sekitar US$69 ribu.

"Kami ingin memberikan makanan yang paling bergizi bagi para siswa. Kami hanya perlu mendapatkan pendanaan yang memadai agar kami bisa berkreasi dan mewujudkan hal-hal ini," ujar Anderson.

Mayoritas Sekolah Belum Masak dari Awal

Tantangan tersebut semakin besar karena tidak banyak distrik sekolah di AS yang memiliki kemampuan memasak makanan dari awal setiap hari. Survei School Nutrition Association menunjukkan hanya sekitar 16 persen distrik sekolah yang setiap hari menyajikan makanan yang dibuat sendiri.

Sekitar 71 persen distrik memang menyajikan makanan yang dibuat sendiri setidaknya sekali dalam sepekan. Namun, kemampuan setiap distrik berbeda karena ada yang memiliki dapur pusat, sementara sekolah lainnya harus mengolah makanan langsung di masing-masing fasilitas.

Lebih dari 93 persen distrik mengatakan membutuhkan tambahan staf, pelatihan memasak, peralatan, dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan terhadap makanan ultra-olahan. Kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa perubahan menu tidak cukup dilakukan hanya dengan mengubah daftar makanan.

School Nutrition Foundation sendiri tahun ini memberikan hibah lebih dari US$660 ribu kepada 65 distrik sekolah. Dana tersebut digunakan untuk membeli berbagai peralatan, mulai dari oven, pengolah makanan, kulkas, alat penyegel kemasan hingga peralatan pengolahan hasil pertanian.

Kekurangan Pekerja Ikut Jadi Masalah

Selain fasilitas, sekolah juga menghadapi persoalan tenaga kerja. Banyak distrik tidak memiliki cukup pekerja kantin penuh waktu karena sebagian pekerja memilih sektor ritel atau gudang yang menawarkan penghasilan lebih tinggi.

Memasak makanan dari bahan mentah juga membutuhkan keterampilan tambahan. Staf harus mampu menangani daging mentah, mengikuti resep dan standar nutrisi, serta mengoperasikan peralatan seperti pisau dan alat pengukus dengan aman.

Persoalan tersebut membuat upaya menyediakan makanan segar menjadi lebih kompleks. Sekolah tidak hanya harus membeli bahan dan peralatan, tetapi juga memastikan ada pekerja yang memiliki kemampuan untuk mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Biaya Makan Sekolah Ikut Membebani

Persoalan biaya menjadi tantangan lain yang harus dihadapi pengelola makanan sekolah. Meriden menghabiskan sekitar US$5,07 untuk setiap makan siang pada tahun sebelumnya, termasuk US$2,44 untuk tenaga kerja, US$2,04 untuk makanan, dan sekitar US$0,20 untuk peralatan.

Sementara itu, penggantian biaya yang diterima dari pemerintah federal hanya sekitar US$4,80 per makanan. Selisih tersebut membuat Maffe memperkirakan layanan makanan sekolah dapat mengalami defisit sekitar US$250 ribu.

Untuk menutup kekurangan, sekolah menjual makanan ringan dan minuman sehat, menyediakan katering untuk kegiatan distrik, serta memanfaatkan sejumlah dana dari pemerintah negara bagian. Namun, langkah tersebut belum tentu cukup apabila tuntutan terhadap makanan segar dan standar nutrisi terus meningkat.

Maffe juga mengaku khawatir dengan standar nutrisi baru Kementerian Pertanian AS yang akan segera diterapkan. Jika aturan tersebut mengharuskan sekolah menyediakan lebih banyak makanan segar, ia belum mengetahui bagaimana fasilitas sekolahnya dapat memenuhi ketentuan tersebut.

"Saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukannya. Sungguh," katanya.

Ada Sekolah yang Mulai Berhasil

Di tengah berbagai kendala tersebut, sejumlah distrik sekolah di AS mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya Littleton Public Schools di Colorado yang membangun dapur produksi pusat senilai US$4 juta pada musim gugur tahun lalu.

Pembangunan fasilitas tersebut dibiayai melalui anggaran distrik, sisa dana Covid-19 untuk layanan nutrisi, serta sumbangan dari yayasan lokal. Tiga koki kemudian bekerja di dapur pusat untuk menyiapkan berbagai makanan yang akan dikirim ke sekolah-sekolah dalam distrik tersebut.

Mereka membuat muffin zucchini dan adonan pancake untuk sarapan. Untuk makan siang, dapur tersebut menyiapkan bahan cabai, taco menggunakan daging sapi lokal, pai ayam, saus marinara, hingga campuran rempah-rempah.

Makanan yang telah disiapkan kemudian dikirim untuk dimasak atau diselesaikan di 21 sekolah. Setelah dapur pusat beroperasi, porsi menu makan siang yang menggunakan bahan segar meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.

Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama soal selera siswa. Direktur layanan gizi Littleton, Jessica Gould, mengatakan sebagian siswa telah terbiasa dengan makanan olahan sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan menu baru.

"Beberapa anak terbiasa dengan makaroni dan keju Kraft," kata Gould.

"Kami mencoba membuat lompatan besar di sini. Membuat selera mereka mengikuti perubahan ini akan menjadi tantangan kami selanjutnya," ujarnya.

Program makanan sekolah yang lebih sehat di AS akhirnya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Perubahan tersebut juga membutuhkan investasi besar untuk dapur, peralatan, tenaga kerja, pelatihan, serta biaya operasional agar sekolah benar-benar mampu menyajikan makanan segar kepada para siswa.