Mengapa Bisnis di India Begitu Sulit: Program "Make in India" Terjebak dalam Birokrasi

Tiga tahun lalu, Bank Dunia menghentikan laporan tahunan "Doing Business" akibat tuduhan manipulasi data. Dilansir dari India Times, India pernah menempati peringkat ke-63, melonjak dari posisi 134 pada 2014. Meski terlihat seperti kemajuan, kenyataannya memulai bisnis di India tetap penuh tantangan. Banyak pengusaha berbagi pengalaman frustrasi karena harus berurusan dengan berbagai izin dan birokrasi yang rumit.

Kampanye "Make in India" yang diluncurkan untuk mendorong manufaktur nasional malah kehilangan arah. Alih-alih memperkuat sektor industri, kontribusi manufaktur terhadap perekonomian India justru turun ke level terendah sejak tahun 1960. Tantangan besar dalam menjalankan bisnis membuat daya saing India melemah.

Masalah Utama dalam Menjalankan Bisnis di India

Seorang pengusaha yang mendirikan pabrik di Maharashtra menjelaskan betapa sulitnya berbisnis di India dibandingkan Thailand, di mana ia sebelumnya mengelola pabrik serupa. Berikut beberapa masalah utama:

1. Harga Tanah dan Biaya Pendaftaran

• Harga tanah di kawasan industri India 25% lebih mahal dibandingkan Thailand. Untuk ukuran tanah yang sama, pengusaha perlu membayar $200.000 lebih banyak.
• Biaya pendaftaran properti di India mencapai 6% dari nilai tanah, sementara di Thailand hanya 2%. Selain itu, ada biaya suap yang hampir dianggap sebagai kewajiban. Pendaftaran properti di Maharashtra menghabiskan $50.000 lebih mahal dibandingkan Bangkok.

2. Biaya Konstruksi

• Meskipun tenaga kerja murah membuat biaya konstruksi lebih rendah di India, keuntungan ini tergerus oleh pajak barang dan jasa (GST) sebesar 18%. Di Thailand, pajak konstruksi sebesar 7% dapat dikompensasikan dengan pajak nilai tambah, tetapi hal ini tidak berlaku di India.
• Peraturan di India juga lebih ketat. Di Maharashtra, hanya 55% lahan yang bisa digunakan untuk produksi, sedangkan di Bangkok mencapai 65%.

3. Perizinan dan Infrastruktur

• Untuk memulai produksi, pengusaha harus mengurus berbagai izin seperti izin mendirikan bangunan, sertifikat keselamatan kebakaran, dan persetujuan pengeboran air. Setiap langkah membutuhkan biaya tambahan dan sering kali disertai suap.
• Infrastruktur yang buruk menjadi masalah besar. Pasokan listrik tidak dapat diandalkan, sehingga pabrik harus memiliki generator sendiri. Pasokan air juga tidak mencukupi, memaksa pabrik menggali sumur bor dengan biaya tambahan.

4. Beban Birokrasi yang Berat
   Di India, birokrasi tidak hanya memperlambat proses tetapi juga menambah biaya. Total beban tambahan karena birokrasi mencapai 19% dari total biaya pembangunan pabrik senilai $2,3 juta.

Dampak pada Ekonomi dan Bisnis

• Kompetisi yang Tidak Adil: Biaya tinggi membuat pengusaha kesulitan bersaing, terutama di industri yang berorientasi pada tenaga kerja murah seperti pakaian jadi.
• Ketidakpastian Hukum: Pengusaha sering menghadapi kejutan seperti tagihan listrik lama yang seharusnya ditanggung pemilik tanah sebelumnya. Situasi ini membuat banyak pengusaha takut bangkrut.

Apa Solusinya?

1. Reformasi Peraturan: India perlu menyederhanakan regulasi yang ketinggalan zaman. Misalnya, undang-undang pendaftaran properti dari tahun 1899 harus diperbarui agar lebih efisien dan bebas korupsi.
2. Pengurangan Birokrasi: Pemerintah harus memangkas jumlah izin yang diperlukan untuk memulai bisnis dan memastikan prosesnya transparan.
3. Peningkatan Infrastruktur: Pasokan listrik dan air yang handal adalah kunci untuk menarik investasi di sektor manufaktur.
4. Pemberantasan Korupsi: Menurut survei, 68% pengusaha membayar suap untuk mendaftarkan properti mereka. Pemerintah perlu menindak tegas praktik semacam ini.

Terlepas dari potensi besar yang dimiliki India, birokrasi yang rumit, korupsi, dan infrastruktur yang buruk membuat iklim bisnis di negara ini tidak kompetitif. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, India akan semakin sulit bersaing dengan negara-negara Asia Timur seperti Thailand dan Vietnam. Pengusaha tidak butuh slogan besar, tetapi lingkungan bisnis yang mendukung dan bebas dari hambatan birokrasi.