Alasan Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 2026 Lebih Awal, Ini Penjelasan Metodenya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Penetapan awal Ramadan 1447 H kembali menjadi sorotan setelah Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini berbeda dari potensi penetapan pemerintah yang diperkirakan sehari setelahnya.

Pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, menjelaskan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Metode ini kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah, menggantikan pendekatan wujudul hilal yang sebelumnya digunakan.

Menurutnya, KHGT mengandalkan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter. Salah satu parameter penting adalah posisi hilal minimal 5 derajat dengan elongasi 8 derajat di mana pun di permukaan bumi, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Dalam kasus awal Ramadan 1447 H, parameter tersebut disebut telah terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Data astronomi menunjukkan posisi hilal di sana sudah memenuhi kriteria global, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai awal bulan.

Secara astronomis, konjungsi atau ijtimak terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Setelah matahari terbenam, hilal dinilai telah memenuhi standar KHGT di wilayah tertentu di dunia, yang menjadi dasar penetapan 1 Ramadan pada 18 Februari.

Kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Pada waktu yang sama, posisi hilal disebut masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria pemerintah yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.

Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama RI diperkirakan menetapkan awal Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun keputusan resmi tetap menunggu hasil rukyat, laporan lapangan, serta sidang isbat.

Arwin menegaskan bahwa perbedaan ini bukan persoalan akidah atau prinsip ibadah, melainkan perbedaan metodologi. Muhammadiyah menerapkan konsep matlak global, yakni ketika hilal terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka berlaku secara universal bagi umat Islam.

Sebaliknya, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis wilayah dengan menggabungkan hisab dan verifikasi rukyat di teritorial Indonesia. Perbedaan implementasi inilah yang kerap memunculkan perbedaan awal Ramadan, Idulfitri, maupun Iduladha.

Ia juga menilai penggunaan KHGT memberi kepastian waktu lebih awal, sehingga kalender ibadah bisa disusun jauh hari. Sementara metode pemerintah menghasilkan keputusan final setelah proses rukyat dan sidang isbat, meski secara astronomi sudah dapat diperkirakan sebelumnya.

Muhammadiyah memandang diskusi publik seputar KHGT sebagai bagian dari proses ilmiah dan ijtihad. Kritik dan masukan dianggap penting untuk penyempurnaan konsep kalender Islam yang lebih terpadu dan berjangka panjang bagi umat.