Harga LPG 3 Kg di Lombok Timur Tembus Rp30 Ribu, Pertamina Tambah Puluhan Ribu Tabung

JAKARTA, GENVOICE.ID - Lonjakan harga LPG 3 kg di Lombok Timur menjadi perhatian setelah tembus hingga Rp30.000 di tingkat pengecer. Kenaikan ini dipicu oleh kelangkaan pasokan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah periode libur panjang.

Merespons kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga langsung menambah distribusi LPG sebagai langkah stabilisasi. Area Manager Communication Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut pihaknya telah menerima laporan kenaikan harga sejak 12 April 2026.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok hingga distribusi di lapangan. Hasilnya, penyaluran dari tingkat SPPBE hingga pangkalan disebut berjalan normal, namun lonjakan permintaan membuat pasokan di tingkat pengecer menjadi terbatas.

Untuk mengatasi hal ini, Pertamina menyalurkan tambahan hingga 56.000 tabung LPG 3 kg di wilayah Lombok Timur. Secara keseluruhan, distribusi tambahan pasca Idul Fitri bahkan telah mencapai sekitar 59.000 tabung, termasuk penyaluran intensif pada pekan terakhir sebesar 34.000 tabung.

Langkah lain juga dilakukan melalui inspeksi mendadak bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tujuannya memastikan distribusi tepat sasaran sekaligus menindak potensi penyimpangan di lapangan.

Pertamina juga menginstruksikan agen untuk memprioritaskan pengiriman ke pangkalan dengan tingkat konsumsi tinggi. Sementara di tingkat pangkalan, penjualan diminta difokuskan kepada konsumen langsung dengan harga sesuai HET yang ditetapkan, yakni Rp18.000.

Masyarakat diimbau untuk membeli LPG hanya di pangkalan resmi guna menghindari harga yang melambung di pengecer. Selain itu, Pertamina menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada agen atau pangkalan yang melanggar aturan, mulai dari penghentian pasokan hingga pemutusan hubungan usaha.

Lonjakan harga ini menjadi indikasi bahwa distribusi LPG bersubsidi masih rentan terhadap fluktuasi permintaan, terutama pada periode pascalibur panjang. Pemerintah dan Pertamina kini dituntut memastikan sistem distribusi berjalan lebih stabil agar kejadian serupa tidak terus berulang.