Prabowo Subianto: Perilaku Korup Harus Dikikis dari Pola Pikir Birokrat

JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan maraknya perilaku korup dari birokrat yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara menjadi tantangan terberat dalam membangun Indonesia.

"Oleh sebab itu, perilaku korup itu harus dikikis terutama pola pikir birokrasi," kata Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya saat peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah secara langsung ke rekening penerima di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar, dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3).

Dalam pembangunan negara kata Presiden, para koruptor menjadi batu sandungan karena menyusahkan masyarakat, baik guru, dokter, perawat, hingga petani. Semuanya mengalami kesusahan karena para koruptor menyalahgunakan dana-dana yang harusnya disiapkan bagi program-program kesejahteraan rakyat.

Sebab itu, jajaran Kabinet Merah Putih diinstruksikan untuk bisa melakukan efisiensi agar dana-dana yang harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat bisa dioptimalkan dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo mengakui jika kebijakan efisiensi itu mendapat banyak penentangan,

namun Kepala Negara menegaskan kalau Pemerintah kini sudah berada di jalur yang benar untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden bahkan kembali menegaskan konsistensinya yang bakal maju dan pantang mundur dalam memberantas koruptor. Prabowo pun rela mempertaruhkan nyawa agar praktik buruk itu bisa dihentikan di Indonesia dan tidak berlanjut ke generasi penerus bangsa.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya," kata Presiden.

Untuk memberantas korupsi, Presiden berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil untuk membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo.

Kepala Negara pada kesempatan itu pun menyampaikan harapannya bagi dunia pendidikan agar mengoptimalkan setiap program yang ada agar bisa membantu Pemerintah untuk melawan serta memberantas korupsi sebagai tantangan utama dalam memajukan negara.

Musuh Bersama

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo sangat mendukung rencana Presiden tersebut untuk menempatkan terpidana kasus korupsi di fasilitas lembaga pemasyarakatan yang terpencil untuk memberikan efek deterrent dan efek jera.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjadikan korupsi sebagai musuh bersama mengingat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana itu begitu masif dan luas, dan merugikan semua pihak. Rencana tersebut sekaligus menjadi langkah politik Presiden untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Suparto.

Pemerintah jelasnya harus menangani para terpidana koruptor itu berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, karena korupsi juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korupsi punya kaitan dengan kejahatan HAM karena dapat menyebabkan dirampasnya human dignity. Ini terjadi karena korupsi melumpuhkan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi warga negara," tegasnya.

Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Universitas Bina Nusantara (Binus) Malang, Frederik M Gasa mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk mengentas korupsi di tanah air ini, perlu diapresiasi.

Setelah beberapa kasus besar korupsi yang sudah dibuka, seakan mau menunjukkan bahwasan Presiden Prabowo sangat serius dalam memberantas mafia. Ke depannya, tetap perlu monitoring dari masyarakat, media dan semua pihak, agar korupsi yang meskipun sudah mengakar dan membudaya, bisa ditangani sampai pada akarnya.