8 Fraksi DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, PKS Terbanyak dengan 28 Anggota

Delapan fraksi yang terlibat merupakan seluruh fraksi di DPR. Jumlah 120 anggota tersebut juga telah melampaui syarat minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, yakni 25 anggota DPR.

Berdasarkan rincian tanda tangan yang diserahkan, Fraksi PKS menjadi penyumbang anggota terbanyak dengan 28 orang. Sementara itu, Fraksi PAN menjadi yang paling sedikit dengan satu orang.

Berikut rincian jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat:

• PDIP: 14 anggota

  Baca Juga:

  Pernah Dipuji Prabowo, AHY Kini Diperhitungkan Jadi Pengganti Gibran

• Golkar: 11 anggota

• Gerindra: 11 anggota

• PKB: 18 anggota

• NasDem: 19 anggota

  Baca Juga:

  Bobby Nasution Ikut Tanggapi Polemik Ijazah Gibran, Ini Katanya

• PKS: 28 anggota

• PAN: 1 anggota

• Demokrat: 18 anggota

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan usulan tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut Khozin, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dapat bermuara pada proses pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Usulan dari delapan fraksi tersebut diterima oleh dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.

Saan mengonfirmasi bahwa terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak tersebut.

Selanjutnya, usulan itu akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dijadwalkan untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.

Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, serta dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam ketentuan tersebut, dugaan pelanggaran dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Meski telah memenuhi syarat minimal pengusulan, Hak Menyatakan Pendapat masih harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR. Rapat tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Apabila pendapat DPR menyatakan terdapat alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum proses pemberhentian dilanjutkan melalui MPR sesuai mekanisme konstitusi.