7 Negara dengan Pajak Buku Termahal, Indonesia Masuk Daftar!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Harga buku di berbagai negara tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, penerbitan, dan distribusi. Kebijakan perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga akhir buku yang harus dibayar oleh pembaca.

Di sejumlah negara, pembelian buku masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bahan bacaan dengan harga terjangkau, terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan pencinta literasi.

Berdasarkan data perpajakan global dari VATCalc yang digunakan dalam sumber, beberapa negara menerapkan tarif PPN standar untuk produk buku. Meski begitu, terdapat pula negara yang memberikan perlakuan khusus berupa pembebasan atau pengurangan pajak untuk kategori tertentu, seperti buku pendidikan, buku anak-anak, dan publikasi ilmiah.

Denmark bahkan berencana menghapus PPN buku mulai 2027. Sementara itu, Indonesia masih mengenakan PPN efektif 11 persen untuk sejumlah buku komersial yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.

1. Denmark, Pajak Buku Mencapai 25 Persen

Denmark menempati posisi pertama dalam daftar ini dengan tarif PPN buku mencapai 25 persen. Tarif tersebut berlaku untuk pembelian buku cetak maupun produk bacaan lainnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Besarnya pajak buku di negara tersebut selama ini menjadi perhatian karena dinilai dapat memengaruhi keterjangkauan bahan bacaan. Buku yang menjadi salah satu sumber pengetahuan masyarakat dikenakan tarif setara dengan berbagai produk konsumsi lainnya.

Namun, pemerintah Denmark berencana mengubah kebijakan tersebut. Mantan Menteri Kebudayaan Jakob Engel-Schmidt yang kini menjabat sebagai Menteri Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi Denmark mengajukan rencana penghapusan PPN buku menjadi 0 persen.

Mengutip Marosa VAT, kebijakan tersebut direncanakan mencakup buku cetak, buku elektronik, hingga audiobook. Perubahan tarif pajak ini ditargetkan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.

2. Armenia, PPN Buku Umum Sebesar 20 Persen

Armenia menerapkan tarif PPN sebesar 20 persen untuk kategori buku umum. Namun, pemerintah negara tersebut memberikan pengecualian bagi sejumlah jenis bacaan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan pengetahuan.

Kategori yang mendapatkan fasilitas khusus antara lain buku sekolah, buku anak-anak, buku latihan, buku musik, serta publikasi ilmiah dan pendidikan tertentu. Sementara itu, novel, karya sastra, dan buku bacaan komersial umum tetap dikenakan PPN sesuai tarif yang berlaku.

Kebijakan tersebut membuat harga buku umum di Armenia berpotensi lebih tinggi dibandingkan buku yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa kategori buku menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar konsumen.

3. Chili, PPN Buku Sebesar 19 Persen

Berikutnya ada Chili yang menerapkan PPN standar sebesar 19 persen untuk transaksi buku yang dikenai pajak. Tarif tersebut berlaku sebagaimana ketentuan umum perpajakan terhadap berbagai barang dan jasa kena pajak di negara Amerika Selatan tersebut.

Penerapan tarif standar ini menjadi perhatian bagi pelaku industri penerbitan dan komunitas literasi. Sebab, pajak yang dikenakan pada produk buku dapat menambah beban biaya yang harus ditanggung konsumen.

Sejumlah organisasi penulis dan komunitas pembaca di Chili juga disebut telah lama mendorong pemerintah memberikan keringanan pajak. Usulan tersebut mencakup pembebasan atau penurunan tarif PPN agar masyarakat bisa memperoleh buku dengan harga lebih terjangkau.

4. Sri Lanka, Buku Sekolah Pernah Dikenakan PPN 18 Persen

Sri Lanka pernah menerapkan tarif PPN sebesar 18 persen yang berdampak pada pembelian buku sekolah. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena buku pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama pelajar dan keluarga setiap tahun ajaran baru.

Pengenaan pajak terhadap buku sekolah dinilai dapat menambah beban pengeluaran orang tua, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Hal ini kemudian mendorong munculnya desakan agar pemerintah memberikan keringanan untuk produk pendidikan.

Pada September 2026, Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake mengumumkan rencana penghapusan PPN untuk buku sekolah. Kebijakan tersebut akan dibahas melalui anggaran pemerintah dan direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.

5. Montenegro, PPN Buku Sebesar 15 Persen

Montenegro menjadi negara berikutnya dengan tarif pajak buku yang relatif tinggi, yakni 15 persen. Tarif tersebut berlaku untuk sejumlah kategori buku dan publikasi tertentu yang dijual melalui toko buku maupun saluran distribusi lainnya.

Meski memiliki tarif PPN standar sebesar 21 persen, Montenegro menerapkan tarif yang lebih rendah untuk beberapa kategori barang dan jasa. Namun, buku dan publikasi tertentu masih dikenakan PPN sebesar 15 persen.

Kebijakan tersebut membuat produk bacaan tetap memiliki komponen pajak yang perlu diperhitungkan dalam harga jual. Besaran tarif ini menempatkan Montenegro dalam daftar negara dengan PPN buku relatif tinggi.

6. Finlandia, PPN Buku Menjadi 13,5 Persen pada 2026

Finlandia dikenal memiliki sistem pendidikan yang mendapat perhatian dunia. Namun, produk buku di negara tersebut tetap dikenakan pajak meskipun sektor pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat.

Sejak Januari 2026, Finlandia menerapkan tarif PPN khusus sebesar 13,5 persen untuk sejumlah kategori publikasi. Penyesuaian tarif tersebut turut memengaruhi pelaku industri penerbitan dalam menentukan harga jual produk mereka.

Kebijakan perpajakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penerbit, terutama pelaku usaha independen. Mereka perlu menyesuaikan strategi harga agar produk tetap dapat bersaing sekaligus menjangkau pembaca.

7. Indonesia, PPN Buku Komersial Sebesar 11 Persen

Indonesia juga masuk dalam daftar negara dengan tarif PPN buku yang relatif tinggi, yakni sebesar 11 persen untuk buku komersial tertentu yang tidak memperoleh fasilitas pembebasan pajak. Ketentuan ini mencakup sejumlah kategori bacaan umum, termasuk buku fiksi dan nonpendidikan.

Meski demikian, tidak semua buku di Indonesia dikenakan PPN. Buku pelajaran umum yang memenuhi persyaratan, kitab suci, serta buku pelajaran agama tertentu mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut membuat perlakuan pajak terhadap buku di Indonesia bergantung pada kategori dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Buku pendidikan tertentu mendapatkan fasilitas khusus, sedangkan buku komersial umum tetap dikenakan PPN.

Jika dibandingkan dengan negara lain dalam daftar ini, tarif PPN buku Indonesia memang lebih rendah daripada Denmark, Armenia, Chili, Sri Lanka, Montenegro, dan Finlandia. Namun, pengenaan pajak terhadap buku komersial tetap menjadi salah satu aspek yang diperbincangkan dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.

Pada akhirnya, kebijakan pajak buku menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi keterjangkauan literasi di suatu negara. Di tengah pentingnya budaya membaca untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, keseimbangan antara penerimaan pajak dan kemudahan akses terhadap buku menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah.